Sekda PPU Dijabat Pelaksana Harian, AGM: Kita Sedang Perbaiki Sistem

Menurutnya, ini juga akan menjadi legacy untuk Kabupaten PPU. "Yang dulu kalian tahu lah (yang lebih lama di sini) bagaimana hiruk-pikuk dari Kabupaten Penajam Paser Utara ini," tandasnya.

Beberapa masalah ia sebutkan. Pembangunan yang lambat. Seperti desa yang tertinggal, sangat tertinggal. Itu mulai bisa dihilangkan. Kemudian upaya perekonomian di PPU juga bisa meningkat.

"Jadi sangat global sekali jika harus dijelaskan. Pertama kali yang harus diperbaiki itu memang di kepalanya. Di tubuh pemerintahan itu sendiri. Tapi Insya Allah dengan amanah ini, saya ingin memperbaiki. Alhamdulillah satu per satu. Alhamdulillah kita saat ini sangat baik pemerintahannya. Tapi, mungkin ada tempat yang lebih baik," beber politisi Partai Demokrat itu.

Selanjutnya, AGM juga menyebutkan terkait adanya pakta integritas. Yang telah ia buat. Pakta Integritas adalah pernyataan tertulis yang berisi penegasan. Bahwasanya pengambilan keputusan senantiasa berdasarkan prinsip kemandirian (independency), penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty), profesional dan berdasarkan kepada kepentingan perusahaan semata (prudent person role), bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku (duly abiding laws).

"Jadi sebenarnya kepala dinas dan sekda itu sudah mengetahui. Ada pakta integritas selama 6 bulan kerja yang saya selalu saya buat. Itu bukan berarti antara suka atau tidak suka Pak Bupati atau kepala daerahnya. Tapi memang mempunyai prosedur-prosedur itu agar kita sesuai dengan SoP (standar operational procedure). Dan Alhamdulillah kita sudah menjalankan ISO (International Standard Operation) di organisasi. Nah, kita kebetulan di organisasi pemerintah," bebernya lagi.

Ia meyakini, jika ini dijalankan dalam waktu lima tahun, sesuai rencana pembangunan jangka menengah, jangka pendek, maka masyarakat akan bisa menilai perubahan itu.

"'Kan yang memilih bupati masyarakat. Jadi sebenarnya ini dilakukan untuk kemajuan, amanah masyarakat kepada bupati yang dipilihnya dan khususnya tidak ada lagi pemilih atau bukan pemilih. Khususnya untuk seluruh warga PPU," ujarnya.

Untuk pengganti selanjutnya posisi sekdakab PPU definitif, akan segera ada open-bidding. Seleksi terbuka. Bahkan cakupannya lebih luas. "Karena kan tidak boleh kosong. Jadi harus ada pengisinya. Saat ini Plh dari kepala Dinas Perhubungan. Diperbaiki di situ. Nanti setelah itu akan ada open-bidding. Bahkan open-bidding ini nanti akan mencakup luas. Bukan hanya di sekda. Tapi di dinas-dinas juga, kasi, lurah dan camat," demikian AGM. (rsy/eny)

Sumber: