Program PEN untuk Koperasi

GUBERNUR Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri pembukaan penyerahan program PEN oleh Presiden Jokowi di ruang pertemuan VVIP Bandara Juwata Tarakan, Kamis (23/7) siang.

Tarakan, Disway – Kabar gembira disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Utamanya bagi upaya pemulihan ekonomi di Kaltara, dengan sasaran koperasi dan usaha kecil menengah (UKM).

“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) kini sudah menggulirkan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo. Dan, Kaltara menjadi salah satu provinsi yang menerimanya,” kata Gubernur, Kamis (23/7).

Disampaikan Irianto, dalam arahannya, Presiden menyebutkan bahwa meski kesulitan, Namun, pemerintah akan berusaha untuk menjalankan program penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi global juga akan memburuk.

Berdasarkan pernyataan Presiden, sesuai laporan dari IMF bahwa kemungkinan tahun ini ekonomi global akan minus 2,5 persen. Sementara itu, dari prediksi Bank Dunia, akan tumbuh minus 5 persen. Dan, dari informasi OECD, pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh minus 6 hingga 7,6 persen.

“Ini memberikan gambaran bahwa setiap bulannya di masa sulit ini, pertumbuhan ekonomi dunia terus berubah secara dinamis, dan posisinya terus terjepit,” ujar Gubernur.

Bahkan, di beberapa negara, sesuai laporan yang diterima Presiden dari OECD, pertumbuhan ekonominya sangat parah. Prancis, misalnya, diprediksi akan mencapai minus 17 persen, lalu Inggris minus 15 persen, Amerika minus 11 persen, dan Malaysia minus 8 persen.

“Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonominya pada kuartal kedua ini diprediksi jatuh hingga minus 4,3 hingga minus 5 persen. Lalu, apa yang harus dilakukan? Presiden menyatakan, salah satu upayanya adalah Menkop-UKM secara cepat melakukan relaksasi, dan restrukturisasi pada UKM dan koperasi, sehingga tidak terkena imbas yang parah atas melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia,” ungkap Irianto.

Dari itu, lanjut Gubernur, Presiden berharap pada kuartal III, pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk Kaltara, harus kembali naik. Sebab, jika target tersebut tidak dipenuhi, maka kehidupan masyarakat, juga perekonomian Indonesia, akan semakin sulit.

“Untuk itu, Presiden meminta seluruh komponen masyarakat untuk bergerak dan mengungkit sektor perekonomian yang ada,” ucap Gubernur.

Pun demikian, Presiden masih dapat tersenyum, karena di beberapa daerah, dengan kegiatan pemulihan ekonomi, juga sejumlah bantuan yang ada, konsumsi masyarakat mulai terungkit naik. Ini juga meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

Bahkan, bantuan sosial (Bansos) sembako juga terbukti mampu mengungkit daya beli masyarakat. Termasuk aktivitas ekspor pun membaik pada bulan ini, dibandingkan pada Mei dan Juni lalu.

“Khusus kepada Kemenkop-UKM, Presiden meminta agar memicu setiap koperasi penerima bantuan untuk secepatnya memberikan pinjaman kepada pelaku usaha maupun anggotanya,” ujarnya.

“Pinjaman itu utamanya ditujukan kepada UMKM. LPDB-KUMKM juga menyediakan bantuan likuiditas koperasi sebesar Rp 1 triliun. Bantuan ini harus diberikan kepada koperasi yang dinilai baik, untuk selanjutnya disalurkan kepada anggota maupun pelaku usaha,” lanjut Gubernur.

Irianto mengaku Presiden menargetkan penyaluran dan realisasi program PEN ini dapat dilaksanakan pada Juli, Agustus dan September. Harapannya, pada kuartal IV pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh lebih mudah.

“Program lain dari Kemenkop-UKM yang dapat dimanfaatkan adalah bantuan modal kerja untuk relaksasi bagi UKM dan koperasi dengan besaran bantuan sekitar Rp 2 hingga 50 miliar dan bunga 3 persen. Presiden berharap koperasi penerima pinjaman dapat pula memberikan pinjaman dengan bunga di bawah 12 persen,” urai Irianto.

Diperkirakan, setidaknya ada 12 juta UMKM akan menerima bantuan kerja produktif senilai total Rp 382 miliar.

“Presiden berharap program ini tidak berhenti di tengah jalan, namun harus ditambah terus penerima dan jumlah bantuannya sehingga koperasi yang berlikuiditas baik akan mampu menghidupkan perekonomian anggota dan pelaku usaha lainnya.

Selain itu, proses penyaluran bantuan juga harus lebih sederhana dan cepat. Dan, sekali lagi ditegaskan Presiden untuk tidak menunggu koperasi atau UKM tutup baru diberikan bantuan,” tutup Gubernur.

Sebagai informasi, hadir dalam acara ini, Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki, Direktur Utama (Dirut) LPDB-KUMKM Soepomo dan lainnya. HUMAS

Sumber: