SBY Ingatkan Pentingnya Komando Krisis dalam Penanganan Bencana di Pulau Sumatera

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pandangan dan refleksi pribadinya terkait penanganan bencana alam berskala besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menekankan pentingnya komando krisis yang kuat, terkoordinasi, dan akuntabel dalam menghadapi situasi darurat bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui akun media sosial X pada Kamis (25/12/2025).

Dalam unggahannya, SBY mengungkapkan bahwa dirinya terus mengikuti secara saksama perkembangan bencana, mulai dari tingkat keparahan, jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga langkah-langkah penanganan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

“Saya juga mendengarkan komentar dan percakapan publik, termasuk yang bersifat kritis, terkait bencana yang skalanya besar tersebut,” tulis SBY dalam unggahannya.

BACA JUGA:400 Jamaah Umrah Terlantar di Jeddah: Sebagian dari Pontianak, Jadwal Pemulangan Belum Jelas

Menurut SBY, penanganan bencana alam tidak dapat dipandang sebagai proses yang sederhana.

Terutama pada fase tanggap darurat, berbagai sektor kerap mengalami kelumpuhan akibat rusaknya infrastruktur, terganggunya logistik, hingga terbatasnya akses komunikasi dan transportasi.

Ia menjelaskan bahwa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Proses tersebut juga memerlukan dukungan sumber daya keuangan yang memadai, kebijakan yang matang dan terencana, serta pelaksanaan yang efektif dan disiplin di lapangan.

Pengalaman tersebut, kata SBY, ia peroleh saat memimpin langsung penanganan sejumlah bencana besar selama masa jabatannya sebagai presiden, seperti tsunami Aceh dan Nias, gempa bumi Yogyakarta, gempa Padang, serta berbagai bencana nasional lainnya.

BACA JUGA:Berkat Remisi Natal 2025, Negara Hemat Rp9 Miliar untuk 16.078 Warga Binaan

Dalam konteks itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa komando dan pengendalian yang efektif menjadi kunci utama keberhasilan penanganan bencana.

Idealnya, kepala negara memimpin langsung manajemen krisis melalui sistem komando yang terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sumber: