Ketika Negara Gagal Tenangkan Warga

Oleh : Tri Romadhani

 

NOMORSATUKALTIM - Serangkaian bencana hidrometereologi berupa banjir bandang menerjang sebagian Pulau Sumatera pada akhir November lalu, masyarakat di tiga provinsi; Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi korban paling terdampak.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 23 Desember 2025, ratusan ribu warga harus mengungsi, 1.125 orang meninggal dunia, sementara 176 lainnya dinyatakan hilang.

Ditengah bencana yang melanda warga, negara sudah sepatutnya hadir menjadi garda terdepan untuk melakukan penyelamatan korban, penangulangan, serta pemulihan pasca bencana.

Dan memang, negara cukup cepat hadir dalam keadaan darurat, tapi belum sepenuhnya bertanggung jawab.

Kehadiran negara lebih banyak berupa bentuk reaktif atas terjadinya bencana. Pemberian bantuan logistik dasar seperti makanan, obat, tenda darurat yang menjadi kebutuhan mendesak sampai dengan cepat di para korban. Kita perlu apresiasi itu. Namun negara kerap ‘datang terlambat’ sebelum terjadinya bencana; rumah dibangun kembali, infrastruktur diperbaiki, bantuan stimulan diberikan.

Namun yang sering tidak tuntas: pemulihan ekosistem hulu sungai, evaluasi izin tambang dan perkebunan, relokasi warga dari zona rawan, serta penegakan hukum lingkungan.

Saat keraguan warga terhadap pemerintah tumbuh, justru sejumlah pejabat mempertontonkan rasa “empati” yang terasa dibuat-buat. Bukannya membuat warga tenang atas kehadiran negara, justru sebaliknya. Yang menjadi banyak sorotan diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, aksinya memanggul sekarung beras di lokasi terdampak banjir mungkin dimaksudkan untuk membangun ‘citra’ pemerintah yang hadir membantu di tengah kesulitan warga.

Hasil yang didapat? Justru kritik keras terhadap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Karena tentu saja tidak perlu menjadi sekelas menteri untuk bisa mengantarkan sekarung beras ke posko bencana.

Selain itu, menggunakan rompi taktikal di lokasi bencana sambil berpose menunjuk entah apa yang dilakukan Varrell Bramasta, anggota Komisi X DPR RI, serta akting Zita Anjani sang Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata yang membersihkan rumah warga di depan kamera juga mendapat kritikan dari warga.

BNPB, perangkat negara yang seharusnya fokus menanganin penanggulangan bencana dan memberikan rasa tenang bagi warga juga tidak lepas dari ‘blunder’. Statment Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto yang sempat menyebut “bencana Sumatera hanya mencekam di Medsos.” menunjukkan dua hal yang mungkin terjadi.

Pertama, kacaunya koordinasi internal perangkat negara sehingga kepala lembaga pemerintah non kementerian tidak mengetahui apa yang terjadi pada tingkat daerah.

Kedua, Letnan Jenderal Suharyanto tidak memahami komunikasi publik dengan baik, alih-alih menenangkan warga justru membuat warga mempertanyakan, bahkan marah dengan statment yang dirinya buat.

Sumber: