Bankaltimtara

APBD Kutim Kembali Terancam Jika DBH Dipangkas Lagi

APBD Kutim Kembali Terancam Jika DBH Dipangkas Lagi

Akademisi Fakultas Ekonomi Unmul, Purwadi Purwoharsojo.-(Foto/ Istimewa)-

Langkah efisiensi dinilai penting agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga di tengah ketidakpastian penerimaan.

“Kalau situasi fiskal sedang penuh tantangan, belanja yang sifatnya seremonial maupun perjalanan dinas perlu dihitung kembali." 

BACA JUGA:Pemkab Kutim Proyeksikan Pendapatan Rp 6,1 Triliun di APBD 2027, Infrastruktur dan SDM Jadi Prioritas

"Anggaran harus diarahkan untuk program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya angka pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan risiko apabila transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. 

Menurutnya, memperkuat PAD dan menjaga efisiensi belanja menjadi dua langkah penting agar keuangan daerah lebih mandiri.

“Daerah harus mulai membangun pondasi fiskalnya sendiri." 

"Kalau terus bergantung pada transfer, setiap perubahan kebijakan pusat akan langsung memengaruhi kemampuan daerah membiayai pembangunan,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait