Anggaran Kesehatan Harus Tepat Sasaran, DPRD Kubar Ingatkan Pemerintah Daerah

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Pelayanan kesehatan kembali menjadi sorotan di Kutai Barat. Anggota DPRD Kutai Barat dari Partai Gerindra, Sadli, menilai masih banyak keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas.

Ia menekankan, bahwa regulasi BPJS Kesehatan kerap menjadi sumber permasalahan yang justru menghambat akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan.

Dalam keterangannya kepada NOMORSATKALTIM pada Minggu 21 September 2025, Sadli mengatakan, keluhan soal layanan kesehatan bukan hanya disampaikan langsung oleh warga, tetapi juga marak dibicarakan di media sosial.

“Masih banyak kita dengar keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Yang sering menjadi sumber masalah adalah regulasi BPJS Kesehatan. Penerapannya harus benar-benar dikaji agar tidak kontraproduktif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Sadli.

Dia menegaskan, keberadaan BPJS Kesehatan seharusnya menjadi solusi, bukan menambah masalah. Namun dalam praktiknya, banyak pasien justru terbentur aturan teknis yang rumit.

“Prosedur rujukan sering kali menyulitkan pasien. Begitu juga soal ketersediaan obat dan administrasi. Tujuan utama pelayanan kesehatan adalah menyelamatkan nyawa, jangan sampai aturan yang kaku justru menghalangi masyarakat untuk mendapatkan haknya,” tegas Sadli.

Ia menambahkan, kondisi geografis Kutai Barat yang luas dan terbatasnya fasilitas kesehatan membuat aturan yang berlaku secara nasional perlu disesuaikan.

Menurutnya, fleksibilitas regulasi akan membantu masyarakat, khususnya di daerah pedalaman, agar lebih mudah mengakses layanan kesehatan.

Lebih lanjut, Sadli mendorong pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam. Ia meminta agar aspirasi masyarakat Kutai Barat disampaikan secara tegas kepada pemerintah pusat agar regulasi BPJS dapat dievaluasi.

“Pemerintah daerah harus proaktif. Jangan hanya menerima aturan dari pusat, tapi juga harus menyuarakan kondisi di lapangan. Kutai Barat punya karakteristik berbeda, jadi regulasi harus menyesuaikan,” ujarnya.

Selain regulasi, Sadli juga menyoroti pentingnya pemerataan tenaga medis. Menurutnya, distribusi dokter, perawat, dan tenaga pendukung kesehatan ke seluruh kecamatan menjadi syarat mutlak peningkatan kualitas layanan.

“Fasilitas fisik memang penting, tapi tanpa SDM kesehatan yang memadai, pelayanan tetap tidak akan maksimal. Kita harus pastikan masyarakat di kampung-kampung pedalaman juga mendapat pelayanan yang sama dengan mereka yang di pusat kabupaten,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sadli juga mengingatkan agar anggaran kesehatan digunakan secara tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya perencanaan dan realisasi anggaran yang matang, cepat, dan transparan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Kalau anggaran terserap dengan baik, potensi masalah seperti sisa anggaran bisa diminimalisir. Yang terpenting, anggaran itu benar-benar sampai ke program yang menyentuh masyarakat, bukan hanya sebatas laporan administrasi,” ujarnya.

Sumber: