Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah menilai, untuk mendorong ketahanan pangan dan perbaikan status gizi. Pemerintah perlu membenahi dari sisi hulu. Yakni para petani dan sistem pertaniannya. Karena, penyediaan pangan di Indonesia, masih bertumpu pada peran petani. Sementara menurut dia, masih banyak tantangan pembangunan pangan yang dialami para petani.
Pertama, akses terhadap sumber produksi pangan. Mulai dari lahan, benih, pupuk, air, dan sarana prasarana pertanian lainnya.
"Ada problem soal penguasaan lahan di level petani skala kecil," kata Ayip dalam diskusi online bertajuk Petani Penjaga Pangan Negeri yang digelar Foodbank of Indonesia (FOI), Selasa (14/7).
Dari data Badan Pusat Statisitik (BPS) menunjukkan, 52 persen rumah tangga petani hanya menguasai lahan yang kurang dari 0,5 hektar. Minimnya lahan pertanian yang dimiliki petani tentu menekan potensi produksi yang seharusnya bisa lebih maksimal.
Sumber produksi lain yang masih menjadi tantangan, lanjut Ayip, adalah akses sumber air bagi lahan pertanian. Umumnya, lahan persawahan di daerah pedesaan belum memiliki sistem irigasi yang memadai untuk menunjang perairan lahan. Belum lagi, ketersedian benih, pupuk, dan sarana prasarana pertanian lainnya yang juga minim di kalangan petani skala kecil.
Kedua, modal pertanian. Ayip menyebut, hanya 3 persen rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang mendapat kredit dari perbankan. Dan lebih dari 50 persen petani yang pernah mengajukan kredit di bank, mengaku prosesnya lama, berbelit, dan terlalu formal. Lalu 25 persen mengaku tidak punya agunan berupa sertifikat sebagai jaminan kredit. Sehingga para petani, umumnya memakai modal sendiri.
Ketiga, pasar yang belum berkeadilan. Nilai Tukar Petani (NTP) petani cenderung stagnan. "Penjualan hasil produksi pertanian di pasaran, sebagian besar menguntungkan para pelaku bisnis. Bukan langsung ke petaninya," ujar Ayip.
Dan terakhir, sistem pangan yang sangat ketergantungan pada pasar global melupakan keragaman sumber daya lokal. Menurut Ayip, banyak komoditas pertanian lokal yang kurang dikembangkan. Karena kebutuhan pasar tergantung pada selera global. Padahal kata dia, jika komoditas lokal dikembangkan, cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tanpa harus impor.
Kondisi pandemi COVID-19, kata Ayip menjadi momen perbaikan perubahan paradigma untuk memberikan kekuatan level petani. Untuk memaksimalkan diversitas komoditas lokal.
Untuk itu, kata dia perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam rangka perbaikan sistem. Untuk mendorong kemandirian ketahanan pangan dalam negeri. Di antarsnya reformasi agraria, model pertanian yang agro ekologis, perdagangan yang berkeadilan bagi petani. Dan sistem pangan berbasis lokalitas.
Ayip juga menawarkan gagasan sistem pangan komunitas. Yakni pengembangan sistem pertanian bersama oleh para petani di masing-masing desa atau kelurahan. Dalam komunitas ini, dibangun pusat benih petani, lembaga keuangan masyarakat, pemasaran bersama dan budidaya aneka tanaman pangan.
"Mekanisme ini perlu dipikirkan lebih lanjut. Jadi basisnya pada rumah tangga petani. Bukan pada pasar yang dikuasai di luar si petaninya," pungkasnya. (krv)