Samarinda, DiswayKaltim.com - Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk jalan tol Balikpapan-Samarinda oleh DPRD Kaltim belum ada kejelasan. Apakah akan direalisasikan, atau tidak. Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan khusus berkaitan dengan mewujudkan pansus tersebut. Bersama seluruh komisi.
"Nanti kita bicarakan khusus. Senin nanti kita bicarakan lagi. Apakah bentuk pansus, atau menggunakan (memaksimalkan) komisi yang ada. Karena sama saja. Karena itu juga menyangkut 4 komisi. Nanti kita rumuskan bersama. Nanti kita rakor (rapat koordinasi) dengan fraksi-fraksi," katanya, Jumat (3/7).
Pada dasarnya, Makmur menginginkan agar jalan tol dapat dinikmati masyarakat. Dengan tarif yang murah. "Kita menyadari ini masalah investasi. Tapi perlu diingat, investasi di Kaltim tidak sama dengan di daerah lain," imbuhnya.
Selain tarif, penyelesaian jalan seluruhnya hingga bisa digunakan sepenuhnya seluruh seksi jalan, menjadi hal penting. Bagi Makmur. Harusnya penyelesaian seluruhnya menjadi yang utama. Baru penarikan tarif.
Memang, saat ini, jalan tol yang digunakan baru tiga seksi. Yaitu seksi 2,3 dan 4. Sementara seksi 1 dan 5 belum. "Jalan tol itu belum semua kita nikmati, atau belum bisa kita lewati sekarang. Tuntaskan dulu sampai Balikpapan. Dari Jembatan Mahkota sampai situ (Balikpapan). Tuntaskan dulu baru tarif. Kita paham, investasi membutuhkan pengembalian. Tapi jangan buru-buru menetapkan tarif. Itu uang kita sesalkan sebenarnya," ungkap politisi Golkar itu.
Ditemui di tempat yang sama, ruang rapat paripurna, lantai 6 Gedung DPRD Kaltim, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud membeberkan perkembangan pembentukan pansus tersebut.
Disampaikannya, di internal DPRD, belum kompak dalam hal waktu pembentukannya. Sebagian ada yang ingin langsung bentuk pansus. Sebagian lagi ada sepakat bila persoalan jalan tol ini diserahkan dulu ke Komisi III. Selaku komisi yang membidangi pembangunan, salah satunya meliputi sektor perhubungan.
"Teman-teman ada yang mau gelar pansus. Tapi di sisi lain, komisi III mau jalan dulu. Karena selama ini kan yang intens ke jalan tol kan komisi III, yang membawahi itu. Jadi kita ingin memberikan kesempatan ke komisi III dulu. Setelah itu, ketika sudah dapat benang merahnya, baru kita bentuk pansus," jelasnya.
Menurut Hasanuddin, kurang elok bila pansus langsung dibentuk. "Kalau sekonyong-konyong langsung dibentuk, itu juga kurang elok. Itu yang menyebabkan kami masih stag," tambahnya.
Ada beberapa alasan wacana pembentukan pansus itu muncul. Pertama, tarif tol yang ditetapkan pemerintah pusat dinilai tak berpihak pada masyarakat Kaltim. Yakni mencapai seribu rupiah lebih per kilometer.
"Kalau bisa jangan sampai di atas Rp 500 per kilometer. Jalan tol di sini itu berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa, murni dari swasta. Kalau ini kan kita ada APBD yang nilainya kita ketahui bersama sekitar Rp 3 triliun lebih. Nah ini jangan sampai sunk cost," katanya.
Alasan berikutnya, jalan tol tersebut belum rampung seluruhnya. "Kami DPRD, inginnya selesai semua. Dari seksi yang dari kilometer 13 (Balikpapan) ke kilometer 38 (Samboja), di situ kan uang kita. Pengennya itu diselesaikan dulu. Baru tarik tarif," ujarnya.
Alasan terakhir, DPRD Kaltim menganggap jalan tersebut belum layak dikomersialkan. Mengapa? Hasanuddin kembali menjelaskan. "Itu masih jalan semen. Kita ingin seperti di Jawa yang diaspal. Baru kita membayar. Dan harganya tarif sekarang itu terlalu tinggi," tuturnya. (sah/dah)