SANGATTA, Diswaykaltim.com - Penanganan konflik ketenagakerjaan pada sektor pertanian dan pertambangan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi objek penelitian tim peneliti Universitas Merdeka Malang (Unmer).
Tim peneliti Unmer Malang Dr Sukardi menyebutkan, penelitian dilakukan beranjak dari kasus yang terjadi di Kecamatan Karangan PT WTC pada tahun lalu.
"Penelitian ini terjadi karena ada konflik yang terjadi pada tahun lalu di daerah Karangan. Lalu percontohannya kita ambil dari wilayah Kaubun. Mengapa, agar hal sedemikian tidak terulang didaerah lain di Kutim," terangnya pada video conference, Kamis (2/7/2020) di ruang aula Kantor Bappeda Kutim bersama Kadis Bappeda Edwadr Azran, Sekda Kutim Irawansyah dan OPD lainnya.
Sukardi mengatakan konflik hubungan industrial di sektor perkebunan bisa diatasi oleh pemerintah daerah. Pemda dapat melakukan pencegahan dan mitigasi konflik dengan menyusun sejumlah paket peraturan bupati.
Dan semestinya, kata dia, seluruh perusahaan perkebunan membangun kemitraan dengan pemerintah. Dengan membentuk gugus tugas sebagai posko pengaduan dan penuntasan konflik. Gugus ini nantinya akan beroperasi secara efektif agar sejumlah permasalahan tidak meruncing.
"Poros konflik antara pekerja dan industri perkebunan itu ada dalam berbagai kasus yang merupakan dinamika proses liberalisasi yang dihadapi suatu daerah. Jika lamban ditangani maka berakibat lahirnya situasi yang tertutup. Prasangka adalah sikap tanpa didasari bukti yang akurat dan faktual. Itulah pentingnya membuka informasi agar segala pihak segera menemui titik terang," pungkasnya.
Sementara, Kadis Bappeda Kutim Edward Azran menerangkan sejarah tentang konflik di Indonesia. Utamanya di kawasan perkebunan yang sudah berlangsung lama. Selama tumbuhnya hubungan pekerja dan pemilik tanah dalam sejarah culture stelsel (tanam paksa). Juga eksploitasi pada tenaga kerja manusia yang kini mengalami komoditas yang lebih intens.
"Ini persoalan yang ada di setiap daerah, yang namanya ketenagakerjaan pasti selalu ada konflik. Pemicunya pun beragam, antara lain terjadi dengan memperlakukan manusia setara faktor produksi non manusia" tandasnya.
Kembali ke Sukardi, ia mengatakan konflik hubungan kerja yang terjadi di Kabupaten Kutim memiliki karakteristik unik. Meskipun sering mengemuka, tetapi tidak pernah menjadi sebuah kejadian luar biasa. Yang berujung pada tindaklanjut yang membahayakan stabilitas daerah. (fs/eny)