SULIT BELAJAR ONLINE
Lain cerita dengan kondisi pembelajaran via daring di SMP PGRI 7 Balikpapan. Sekolah yang letaknya di pinggiran wilayah Balikpapan Barat itu, cukup memprihatinkan. "Sekali-sekali pemerintah turun ke lapangan," ujar Waka Kesiswaan SMP PGRI 7 Balikpapan Arni, saat dihubungi.
Dari hasil evaluasi pembelajaran selama tiga bulan masa pandemi, pihaknya belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan penyampaian materi mata pelajaran via daring. Tidak semua siswa bisa menikmati proses belajar karena terkendala fasilitas penunjang.
Rata-rata orang tua siswa mengeluhkan keharusan fasilitas tambahan. Yang dibebankan kepada mereka. Seperti menyediakan handphone baru dengan spesifikasi tertentu. Bukannya efektif, orang tua malah menganggap pembelajaran via daring memerlukan biaya tambahan. "Kebanyakan siswa di sini ekonominya menengah ke bawah," katanya.
Meski anggaran BOS bisa digunakan untuk membiayai kuota internet, namun belum menyelesaikan masalah utama mereka. "Kata siswa, buat apa ada kuotanya tapi handphone saya rusak, butuh perbaikan dan sebagainya," imbuh Arni.
Ia berharap pemerintah bisa melihat masalah ini melalui perspektif yang berbeda. Jangan memaksakan atau menyamaratakan sekolah swasta di daerah pinggiran dengan sekolah negeri, atau sekolah favorit. "Kalau bicara kesiapan untuk tahun ajaran baru, kita siap. Tapi kita perlu fokus untuk menyelesaikan masalah siswa," terangnya.
Menurutnya, saat ini solusi terbaik mengatasi hal tersebut, misalnya tetap memberlakukan skenario tatap muka dengan segala keterbatasannya. Arni mengaku masih memerlukan petunjuk teknis dari dinas terkait.
BUKAN RANAH DISDIK
Sementara itu, diwawancarai terpisah, Kris Suhariyanto, kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim mengatakan, bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta sejauh ini masih sebatas dari dana BOS saja. Belum ada bantuan dalam bentuk lain.
"Jadi dana BOS bisa digunakan selama pandemi, sesuai dengan revisi Permendikbud itu berlaku. Jadi bantuan dari pemerintah ke sekolah swasta saat ini masih dari Bosnas dan Bosda saja,"ungkapnya kepada Disway Kaltim.
Lebih lanjut ia katakan, ke depannya apabila ada pihak sekolah swasta yang kemudian membebankan pihak orang tua dengan bayar SPP secara penuh, Disdikbud disebutnya tidak dapat berbuat banyak.
Pasalnya keputusan pembayaran SPP penuh, merupakan keputusan dari internal yayasan bersangkutan. "Jadi kami hanya sebatas mengimbau saja. Karena memang itu bukan di ranah Disdik," jelasnya.
"Tetapi semisal ada kebijakan yang tidak sesuai regulasi, ya kita perlu menegur. Contoh lain, kita bisa menegur misalnya, dana BOS tidak digunakan untuk keperluan paket kuota, padahal ada yang perlu, selama ada pengaduan kita tegur. Tapi untuk saat ini masih belum ada pengaduan," pungkasnya. (aaa/ryn/eny/dah)
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kaltim 2020
Alokasi Anggaran Rp 164 miliar lebih.
Mekanisme pembagian
- Untuk 235 SMA sederajat negeri, bersumber dari dana belanja langsung sebesar Rp 112.602.900.000
- Sedangkan 295 SMA sederajat swasta, bersumber dari dana hibah sebesar Rp 51.479.600.000.