Bandara Sepinggan Sebabkan Rencana PAD Balikpapan Turun

Pendapatan asli daerah direncanakan turun pada RAPBD-P 2019. Pemkot pun dituntut bisa memaksimalkan potensi. (Ariyansah/diswaykaltim.com) Balikpapan, DiswayKaltim.com - Pendapatan asli daerah (PAD) Balikpapan direncanakan turun pada RAPBD-P (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan) Balikpapan 2019. Dari Rp 710 miliar menjadi Rp 688,42 miliar. Hal itu mendapat tanggapan dari Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa. Menurutnya, Pemkot Balikpapan harus pandai melihat potensi sumber PAD. "Pemkot harus lebih giat lagi berimprovisasi, berinovasi ekstra untuk melihat potensi dan peluang yang belum tergarap maksimal," katanya kepada DiswayKaltim.com, Selasa (6/8/2019). Selama ini, kata dia, masih banyak sumber-sumber PAD yang belum tersentuh oleh OPD (organisasi perangkat daerah) terkait maupun pihak BPPDRD (Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Balikpapan. "Banyak yang belum maksimal. Seperti pajak reklame belum maksimal, pajak restoran juga belum tergarap dengan baik," ujarnya. Jika disepakati target PAD turun sesuai yang tertuang pada RAPBD-P tersebut, Pemkot Balikpapan harus bekerja maksimal. Jangan sampai target PAD yang telah diturunkan dari jumlah pada APBD 2019 itu tak tercapai. "Jangan sampai tidak tercapai. Karena kan sudah turun. Ya kita harus sama-sama berusaha semaksimal mungkin," katanya. Salah satu alasan mendasar PAD yang direncanakan turun tersebut karena beroperasinya Bandara APT Pranoto di Samarinda. Hal itu membuat pendapatan dari retribusi parkir di bandara SAMS Sepinggan berkurang. Juga berdampak pada pendapatan dari sektor lainnya. "Pemkot menyampaikan, memang ada sektor-sektor yang menurun. Ketika APT Pranoto dibuka, ada dampak-dampaknya. Pendapatan parkir menurun, hotel, kuliner kita juga berdampak," terangnya. Bagi Taqwa, wajar jika terjadi penurunan rencana PAD. Namun demikian, hal itu tak harus dijadikan alasan untuk tak berbuat maksimal dalam hal merealisasikan target. "Kalau mau dibilang wajar dari sisi itu (dampak dibukanya Bandara APT Pranoto) ya wajar. Tapi saya pikir pemkot harus maksimal," pungkasnya. Seperti diketahui, pendapatan asli daerah (PAD) Balikpapan pada RAPBD-P (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan) Balikpapan 2019 direncanakan mengalami penurunan. Yakni sebesar 3,04 persen dari APBD 2019. Pada APBD 2019, ditetapkan sebesar Rp 710 miliar. Pada RAPBD-P, menjadi Rp 688,42 miliar. "Penurunan penerimaan PAD tersebut didominasi oleh pos pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, mengalami kenaikan," kata Wali Kota Rizal menyampaikan nota penjelasan (nopen) RAPBD-P pada rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (5/8/2019). Untuk diketahui, PAD Balikpapan terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi. "Sebelum perubahan, penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 521,32 miliar lebih. Setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 501,95 miliar lebih. Sehingga mengalami penurunan Rp 19,37 miliar, atau 3,72 persen," lanjutnya. Sementara untuk pendapatan retribusi daerah, pada APBD 2019 ditetapkan sebesar Rp 77,27 miliar lebih. Setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 69,02 miliar lebih. Mengalami penurunan Rp 8,25 miliar lebih. "Kemudian untuk PAD sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semula ditetapkan Rp 11,5 miliar, setelah perubahan direncanakan menjadi sebesar Rp 14,10 miliar. Mengalami kenaikan Rp 2,6 miliar," beber Rizal. Penerimaan lain-lain PAD yang sah juga mengalami kenaikan pada RAPBD-P. Pada APBD 2019 ditetapkan Rp 99,9 miliar lebih, menjadi Rp 103,35 miliar lebih. Terjadi kenaikan sebesar Rp 3,45 miliar lebih. Meski terjadi kenaikan PAD pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan unsur PAD lain yang sah, jumlah penurunan dari sektor pendapatan pajak dan retribusi lebih besar. Sehingga secara keseluruhan, besaran PAD Balikpapan direncanakan mengalami penurunan. (sah/eny)