Samarinda, DiswayKaltim.com - Dalam rangka pemulihan ekonomi di era new normal. Pemerintah daerah fokus melakukan pembenahan di segala lini. Salah satu yang menjadi perhatian, adalah ketahanan pangan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan lima daerah sebagai sentra produksi beras.
Sentra produksi beras tersebut berada di Kutai Kertanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), Berau, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim, Nazrin menyebutkan keberadaan sentra produksi beras akan membantu penyediaan bahan pokok masyarakat.
"Harus kita siapkan kebutuhan pangan kita. Meskipun selama ini masih ketergantungan dengan Jawa dan Sulawesi. Tapi paling tidak kita juga punya cadangan di daerah," kata Nazrin, Rabu (17/6).
Pemerintah telah memetakan potensi pasokan pangan per daerah. Mulai dari masa tanan, masa panen, dan berapa hasil produksi. Nazrin menyebut, selama ini pemetaan katahanan pangan di Kaltim sudah ada. Berdasarkan penetapan sentra-sentra produksi.
Menurut Nazrin, perlu dipetakan ulang dengan lebih detail. Khususnya komoditas bahan pokok yang menjadi perhatian, seperti beras, daging ayam, daging sapi, maupun kebutuhan pangan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan Kaltim tidak terus-menerus bergantung dengan daerah lain.
Selain pemetaan ketahanan pangan, kata Nazrin, juga perlu dilakukan ketahanan dalam pendistribusian pangan, jangan sampai ada monopli harga di pasaran. Yang hanya menguntungkan oknum tertentu. Ia mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki tupoksi dalam pengurusan ketahanan pangan.
Dapat menstrukturisasi ulang berapa kebutuhan pangan, ketersediaan, dan potensi. Dari situ kemudian bisa ditentukan langkah apa yang bisa mendorong untuk mencapai ketahaanan pangan di Kaltim.
"Ini sebagai langkah antisipasi kebutuhan pangan kita. Jangan sampai katanya stok 6 bulan ternyata cuma 3 bulan," ujarnya. Apalagi menjelang momen Hari Raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Kebutuhan pokok pasti meningkat. Belum lagi pasca COVID-19 nantinya. Akan banyak orang yang mengadakan acara maupun hajat yang sempat tertunda. Sehingga ketersediaan kebutuhan pokok harus dipersiapkan sejak sekarang.
"Jangan sampai harganya tiba-tiba melonjak. Karena stok kebutuhan pokok yang terbatas," terangnya.
Nazrin menyebut, salah satu yang menjadi kendala terhambatnya ketahanan pangan di Kaltim adalah iklim di daerah yang tidak stabil. Proses panen sering terganggu karena cuaca yang tidak menentu. Seperi musim kemarau yang menyebabkan kekeringan. Dan hujan yang membuat lahan banjir.
Hal lain yang perlu ditambah dalam menuju ketahanan pangan kata Nazrin adalah tenaga penyuluh pertanian. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) dibidang pertanian. Pemerintah perlu melakukan penambahan jumlah penyuluh. Karena beberapa penyuluh yang ada, dikatakan Nazrin banyak yang sudah pensiun. Saat ini jumlah penyuluh Kaltim sekitar 600 hingga 700 orang. Padahal idealnya, Kaltim membutuhkan lebih kurang 1.400 tenaga penyuluh pertanian.
"Harus ditambah tenaga penyuluh untuk membantu petani bagaimana mengelola denga baik," kata Nazrin. Terakhir, Nazrin berharap peran Badan usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat pro aktif mendukung program-program pemerintah. Terutama di sektor pertanian, peternakan dan sektor lain. Dalam upaya ketahanan pangan. (Krv)