DPRD Kukar Targetkan 5 Raperda Rampung Desember 2026, Dorong Peningkatan PAD

Senin 16-11-2026,20:00 WIB
Reporter : Rahmat Pratama
Editor : Didik Eri Sukianto

BACA JUGA: Insentif Guru Agama di Kukar Belum Bisa Dibayar, DPRD Dalami Aturan agar Tak Ada Penerima Ganda

Dalam penyusunan ketentuan pidana, DPRD Kukar juga melibatkan Kejaksaan Negeri Kukar sebagai narasumber.

Pelibatan tersebut bertujuan memastikan rumusan sanksi pidana dalam setiap raperda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Ahmad Yani, aspek pemidanaan perlu dirumuskan secara cermat agar setiap pelanggaran terhadap perda memiliki landasan penindakan yang jelas.

Selain kejaksaan, DPRD juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah.

BACA JUGA: DPRD Kukar Desak Pemkab Segera Terbitkan Perbup Program Gerakan Etam Mengaji

Ia menilai, pengawasan dan penegakan perda selama ini masih perlu diperkuat. Sebab, sejumlah perda yang telah disahkan dinilai belum mendapatkan pengawalan optimal sehingga pelanggaran masih ditemukan tanpa penindakan yang tegas.

Karena itu, Ahmad Yani berharap Satpol PP dapat menjalankan fungsi penegakan perda secara lebih maksimal, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur pidana.

"Kita pastikan Satpol PP saat ini bukan hanya menjalankan fungsi biasa-biasa saja, tetapi harus luar biasa. Banyak perda yang sudah disahkan, tetapi tidak ada pengawalan. Akibatnya, masih banyak pelanggaran tanpa sanksi tegas," tegasnya. (adv)

Kategori :