RDP Plasma Sawit, DPRD Kukar Pastikan PT REA Kaltim Bersedia Bermitra dengan Masyarakat
Suasana RDP DPRD Kukar membahas plasma sawit di Desa Long Belah Haloq.-(Disway Kaltim/ Rahmat Pratama)-
KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Polemik realisasi program plasma antara masyarakat Desa Long Belah Haloq dan PT REA Kaltim Plantations mulai menemukan titik terang.
Setelah beberapa kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), perusahaan akhirnya menyatakan kesediaannya menjalankan pola kemitraan dengan masyarakat.
Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengatakan persoalan plasma tersebut telah beberapa kali dibahas melalui RDP.
DPRD pun berharap kesepakatan yang telah dicapai dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
"Alhamdulillah, perusahaan sudah bersedia melakukan pola kemitraan dengan hitungan ekonomi yang sudah jelas," ucap Ahmad Yani, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, skema kemitraan tersebut mencakup lahan sekitar 863 hektare. Berdasarkan perhitungan yang dibahas, nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat diperkirakan mengalami peningkatan dari sekitar Rp700.000 hingga rata-rata Rp1,4 juta per bulan.
"Nilai tersebut cukup berarti bagi masyarakat desa, terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan melalui kerja sama dengan perusahaan," jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah warga yang membutuhkan komunikasi lebih lanjut terkait kepastian pelaksanaan kesepakatan. Namun, kondisi tersebut bukan berarti penolakan terhadap pola kemitraan yang ditawarkan.
"Kami di DPRD Kukar menyambut baik kesediaan perusahaan dan berharap komunikasi antara kedua belah pihak dapat segera dituntaskan agar kerja sama bisa berjalan dalam waktu dekat," tuturnya.
Ahmad Yani juga meminta masyarakat dan perusahaan mengedepankan musyawarah apabila masih terdapat perbedaan pandangan, khususnya menyangkut perhitungan ekonomi dalam skema plasma.
"Kalau masih ada sesuatu yang dianggap belum sesuai, sebaiknya dikomunikasikan secara internal. Jalur hukum memang tersedia, tetapi kami berharap persoalan ini tidak perlu sampai ke sana," tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD, masyarakat, dan perusahaan merupakan mitra yang memiliki kepentingan bersama dalam mendorong pembangunan daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
