Bankaltimtara

Ahmad Yani Minta Program Seragam Gratis Kukar Dievaluasi, Usulkan Prioritaskan Siswa Kurang Mampu

Ahmad Yani Minta Program Seragam Gratis Kukar Dievaluasi, Usulkan Prioritaskan Siswa Kurang Mampu

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.-(Disway Kaltim/ Rahmat Pratama)-

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta pemerintah kabupaten mengevaluasi pelaksanaan program seragam sekolah gratis agar penyalurannya lebih merata dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan menyusul adanya keluhan dari sejumlah sekolah madrasah, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang merasa belum mendapatkan perhatian dalam program tersebut.

Ahmad Yani menegaskan, program seragam gratis yang menjadi bagian dari program Kukar Idaman Terbaik semestinya tidak membedakan jenis maupun status lembaga pendidikan.

Menurut dia, sekolah negeri dan swasta, termasuk sekolah di bawah naungan madrasah, perlu mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang memenuhi kriteria penerima.

BACA JUGA: DPRD Kukar Resmikan Bank Sampah, Ahmad Yani Ajak OPD dan Masyarakat Peduli Lingkungan

“Kalau memang masih ada yang belum menerima dan mereka berhak, mekanismenya tinggal diatur pemerintah kabupaten. Kuotanya bisa ditambah dan jangan sampai ada pembedaan. Semua harus mendapatkan, baik SD maupun SMP, negeri maupun swasta,” ujar Ahmad Yani, Minggu, 15 November 2026.

Ahmad Yani, juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema bantuan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Dengan begitu, program seragam gratis tidak harus diberikan secara merata kepada seluruh siswa tanpa melihat kondisi ekonomi orangtuanya.

Ia menilai, siswa dari keluarga kurang mampu sebaiknya menjadi prioritas penerima bantuan, sementara keluarga yang tergolong mampu dapat membeli seragam secara mandiri.

Menurutnya, skema tersebut bisa menjadi salah satu langkah efisiensi anggaran daerah tanpa menghilangkan tujuan utama program, yakni membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

BACA JUGA: Insentif Guru Agama di Kukar Belum Bisa Dibayar, DPRD Dalami Aturan agar Tak Ada Penerima Ganda

“Perlu ada pemilahan. Yang mampu tidak perlu dibantu, sedangkan yang tidak mampu harus dibantu. Itu bisa menjadi strategi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan sekaligus menghemat anggaran,” katanya.

Ahmad Yani bahkan mencontohkan dirinya sendiri. Sebagai Ketua DPRD Kukar, ia merasa tidak perlu menerima bantuan seragam gratis apabila program tersebut diberikan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi penerima.

Ia menilai anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu keluarga mampu dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

“Kalau saya sendiri, ketika seragam digratiskan, pasti saya juga menolak karena tidak membutuhkan. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk masyarakat lain yang memang membutuhkan,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait