Dinkes Samarinda Latih 90 Penjamah Makanan dari 59 SPPG

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kota Samarinda benar-benar serius mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terutama dalam mejaga agar kasus keracunan tidak terulang lagi. 

Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda melakukan pembekalan pelatihan keamanan pangan kepada 90 orang penjamah makanan dari 59 SPPG pada 9-10 November lalu. Para peserta itu berasal dari bagian produksi, tenaga memasak, hingga koki.

Mereka mendapatkan pembekalan mengenai penerapan higiene sanitasi, pemeliharaan kebersihan lingkungan pengolahan, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta standar keamanan pangan.

Kepala Dinkes Samarinda, Ismid Kusasih, menekankan penyediaan makanan dalam program MBG harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni higienis, aman, dan bergizi.
Ketiganya tidak cukup hanya menjadi pedoman saat pelatihan, tetapi harus diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional setiap hari.

Baca Juga: Kapal Tambangan Disiapkan jadi Wisata Susur Mahakam, Pemkot Samarinda Kaji Rute hingga Faktor Keselamatan

"Orang yang menangani makanan harus memahami bagaimana menjaga kebersihan diri, peralatan, tempat pengolahan, sampai makanan yang disiapkan. Ini bukan sekadar memenuhi persyaratan, tetapi menyangkut keamanan makanan yang nantinya dikonsumsi masyarakat," ungkapnya.

Pengawasan tersebut, merupakan bagian dari tugas satuan tugas (Satgas) khusus yang dibentuk Pemkot Samarinda sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tim ini memiliki mandat mengawal pelaksanaan MBG, bukan lagi sebatas mempercepat pembentukan SPPG seperti tugas satgas sebelumnya.

Satgas ini pimpin oleh Sekretaris Daerah, Neneng Chamelia Shanti. Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai bidang masing-masing.

Baca Juga: Longsor Turap Sungai Mahakam Belum Tertangani, Pemkot Samarinda Kaji Metode Perbaikan yang Aman

Dinkes Samarinda mendapat tanggung jawab pada aspek kesehatan dan keamanan pangan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menangani persoalan lingkungan yang berkaitan dengan operasional SPPG.

"Kalau sebelumnya satgas lebih diarahkan untuk mempercepat pembentukan SPPG, sekarang tugasnya sudah masuk pada pengawasan pelaksanaan MBG. Jadi, masing-masing perangkat daerah bekerja sesuai kewenangannya. Kami dari Dinkes mengawasi aspek kesehatan, sedangkan DLH menangani sisi lingkungan," jelas Ismid, belum lama ini. 

Pantau Distribusi MBG

Tidak hanya melatih para penjamah makanan, distribusi MBG juga menjadi perhatian Dinkes Samarinda. Makanan yang diproduksi sejak pagi harus tetap terjaga kualitasnya selama perjalanan hingga sampai kepada penerima manfaat.

Dengan demikian, pengawasan tidak boleh berhenti ketika makanan selesai dimasak dan dikemas.

Sumber: