Oleh: Devi Alamsyah*
SEBETULNYA keinginan masyarakat itu, sederhana sekali. Mereka ingin kehidupannya lebih baik: harga-harga kebutuhan terjangkau, layanan kesehatan tersedia dan mudah diakses, layanan pendidikan oke, kalau mau kerja tidak susah, kalau mau usaha tidak dipersulit.
Kalau toh kondisinya belum bisa lebih baik, tapi ya jangan lebih buruk.
Ini bukan hanya berlaku bagi rakyat kecil, miskin atau miskin ekstrim saja. Tapi semuanya. Katakanlah; kelas bawah, kelas rentan miskin, menengah hingga atas. Toh mereka sama-sama warga negara. Apakah ketika kelompok atau orang tertentu punya peluang lebih maju lantas harus dianggap “musuh”? Tentu tidak, bukan.
Rakyat kecil mungkin perlu dibantu dengan program-program jaminan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, jaminan pendidikan dan kesehatan yang akan membuat hidupnya tidak merasa sulit, meski tidak berpunya. Di situlah negera hadir dan dirasakan.
Bagi kalangan menengah atas, mungkin saja mereka tidak perlu bantuan itu. Tapi berikanlah iklim usaha yang baik, fasilitas memadai, regulasi yang pasti dan adil serta adanya kepastian hukum. Poin terakhir ini yang banyak dibicarakan. Pada akhirnya pelaku usaha atau pun investor banyak menunggu.
Beberapa pengkritik pemerintah dari kalangan akademisi dan intelektual menyiratkan pentingnya kepastian dan penegakkan hukum itu, salah satunya Prof Mahfud MD. Dengan begitu, negara hadir dan dirasakan.
Bagaimana dengan narasi bahwa kelas menengah atas ini "jahat". Mereka para pelaku usaha nakal-nakal. Atau para profesional yang suka akal-akalan. Bahkan di satu kesempatan forum asosiasi pelaku usaha, Presiden Prabowo sempat berujar begini:
"Saya tahu kelakuan, Anda!" seloroh Presidan disambut tawa.
BACA JUGA: Koperasi Desa Merah Putih: Solusi Ekonomi Desa atau Duplikasi Minimarket?
Apakah narasi dengan mendikotomikan kelas menengah atas dan bawah itu akan produktif? Saya kira tidak juga. Untuk dunia politik, meraup elektabilitas, mungkin iya. Masa sih biar disukai dan dicintai pemerintah kita harus miskin semua?.
Justru, kalangan yang dianggap miskin itu perlu didorong untuk naik kelas ke menengah. Jika menggunakan terminologi kelas. Nah, yang menengah didorong naik lagi ke atas. Supaya tidak masuk dalam jebakan pendapatan kelas menangah. Kan itu yang banyak dibicarakan supaya kita bergeser dari negara berkembang ke negara maju.
Tapi, ada yang merugikan negara. Membawa lari hasil SDA kita hingga ribuan triliun, katanya. Jawabannya sederhana, menurut saya. "Ya, kalau terbukti ditangkap saja. Adili sesuai hukumnya".
Bukannya sudah ada KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Apa perlu juga melibatkan TNI?
Justru, ketika sudah ada faktanya dan terbukti bersalah, segera diproses. Jangan digantung-gantung, diperas dan lantas dijadikan berbagai alibi serta dinarasikan bahwa kelompok yang dimaksud itu nakal dan jahat.