Jika benar seperti yang banyak diberitakan bahwa pajak rakyat itu berkontribusi 82 persen lebih terhadap APBN, maka para kelompok kelas menengah atas ini adalah pembayar pajak terbesar. Artinya uang yang dikumpulkan dari mereka itu yang kemudian dibagikan oleh pemerintah untuk bantuan sosial dan program-program lainnya. Atas nama pemerintah.
Bagaimana kalau logikanya disederhanakan saja. Kelompok kelas ini tidak perlu "dimusuhi", malah bisa dijadikan partner pemerintah. Mendukung program pemerintah dalam menyejahtarakan rakyatnya. Narasinya tentu akan lebih produktif.
Apa yang diperlukan untuk itu?. Cukup dengan adanya kepastian hukum, regulasi yang baik dan adil tadi. Ajak mereka bicara, fasilitasi kebutuhannya.
BACA JUGA: Hantu Bantal dari Disway Family Constitution Workshop
Seperti perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap BYD, produsen mobil listrik mereka. Kini BYD menjadi BUMN Tiongkok yang menguntungkan negaranya. Anda sudah bisa melihat produk BYD ramai membanjiri jalanan kita.
Pemerintah sebetulanya dapat mendorong kelas menangah atas ini untuk berinvestasi lebih jauh. Terutama di sektor-sektor produktif yang menjadi unggulan negara. Komoditi ekspor dan sektor-sektor yang berkelanjutan.
Dorong juga mereka untuk membuka lapangan kerja bagi warga. Toh ada juga program pemerintah, termasuk janji politik juga; Rencana membuka 19 ribu lapangan pekerjaan.
Bagaimana ceritanya bisa ada 19 ribu lapangan kerja kalau performa kelas menengah atas itu menurun?. Bagaimana ceritanya itu dapat terwujud jika tidak ada investasi masuk? Bagaimana ceritanya lapangan kerja itu ada jika terjadi deindustrialisasi? Industri yang eksis malah bertumbangan. Bagaimana caranya?
Oh, bisa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan banyaknya dapur yang dibangun ribuan karyawan dapat terserap. Atau dengan Koperasi Merah Putih, setidaknya ada 80 ribuan manajer koperasi yang direkrut.
Atau apalagi? Oh, dengan dibangunnya sekolah rakyat juga akan menyerap tenaga kerja guru dan seterusnya...
Semua itu baik saja. Tapi, apakah itu tidak membebani anggaran negara?
Program-program tersebut dibiayai oleh APBN. Bahkan untuk manajer KDMP itu subsidinya hingga 2 tahun. Sampai kapan negara akan menanggung itu? Apa mampu? Katanya cadangan fiskal kita terbatas.
BACA JUGA: Refleksi Kemerdekaan: Negara Punya Uang, Mengapa Guru Masih Dipinggirkan?
Jadi, nanti tagline begini: Pengangguran Berkurang, ASN Bertambah. Hmmm....
Kata pemerintah, apa salahnya kita mau memberi makan masyarakat yang tak mampu? Apa salahnya negara mambayar warganya? Dan kenapa itu harus menjadi beban?, Bukannya uang negara harus kembali ke rakyat?.
Betul sekali. Hanya saja, kalau lapangan kerja itu bisa dibangun hanya dengan mendorong industrialisasi, misalnya. Atau dengan membangun iklim usaha yang sehat dan adil serta adanya kepastian hukum, lalu kenapa kita harus mengeluarkan anggaran besar?. Anggaran yang berpotensi jadi lahannya korupsi. BGN buktinya. Koperasi bisa jadi yang berikutnya.