"Kalau sesuatu yang tidak sustainable, ya masa harus tetap kita pertahankan? Pemerintah harus memberikan kompensasi, ganti rugi kepada mereka yang mungkin sudah berinvestasi membangun dapur," jelasnya.
Charles menegaskan evaluasi program MBG tidak semestinya hanya berfokus pada besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, keselamatan dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.
BACA JUGA:Polres Kukar Siapkan 150 Personel Hadapi Karhutla di Tengah Fenomena El Nino
BACA JUGA:Kesulitan Biosolar Ganggu Aktivitas Sopir Truk, Minta Penerapan Jam Khusus Pengisian
Ia juga menyoroti kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG. Charles menyebut jumlah kasus tersebut telah mencapai lebih dari 45 ribu kasus.
"Kalau memang akhirnya terbukti masih terus terjadi kasus keracunan, walaupun kalau dihitung dalam statistik dianggap kecil, nol koma nol nol sekian persen, tetapi angka 45 ribu itu tetap menjadi angka yang sangat besar ketika berbicara nyawa dan kesehatan anak-anak kita," katanya.
Meski mendorong evaluasi menyeluruh, Charles menegaskan tetap mendukung tujuan pemerintah melalui program MBG, terutama dalam memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting.
Namun menurut dia, tujuan tersebut harus ditopang perencanaan matang serta sistem pelaksanaan yang mampu menjamin program berjalan efektif dan aman.
"Kita mendukung penuh Bapak Presiden, niatnya untuk bisa memberikan makanan yang baik pada anak-anak, memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia, menurunkan angka stunting. Tetapi niat baik harus diikuti dengan perencanaan yang baik dan juga sistem yang baik," pungkasnya.