Normalisasi Sungai Ampal, Butuh Puluhan Miliar

Syukri Wahid. (Ryan/Disway) -- Balikpapan, diswaykaltim - Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan Syukri Wahid mengemukakan beberapa catatan terkait evaluasi kerja tahun ketiga wali kota Balikpapan. Dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan, mencuat pertanyaan tentang kecenderungan wali kota yang men-stressing satu koridor penataan ulu hingga hilir normalisasi Sungai Ampal. "Nah itu sendiri, satu koridor itu masterplan-nya Rp 600 miliar," ujarnya, Rabu (29/4). Dijelaskannya, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai MoU antara pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan, yang bersatu membiayai pengerjaan proyek drainase tersebut berdasarkan tupoksi. Dari data yang ia peroleh, sudah ada anggaran yang dikeluarkan Pemprov Kaltim senilai Rp 13 miliar. "Dari pemerintah pusat sudah ada. Pemkot Balikpapan juga sudah ada. Cuma kendalanya pembebasan lahan," ungkapnya. Menurutnya pengerjaan ini terasa berat karena stressing satu koridor normalisasi tersebut, harus lebih dulu melalui proses pembebasan lahan. Anggarannya cukup besar. Mengingat pengerjaannya dilakukan dari ulu hingga hilir. Termasuk di dalamnya proyek pengerukan, pengangkatan sedimen, drainase dan pelebaran jembatan, menyesuaikan aliran sungai tersebut. "Sepanjang sungai itu, tembus di Beler sampai Hotel Zurich. Saya kira butuh puluhan miliar rupiah untuk pembebasan lahan," ujar Syukri. Selain itu, Syukri menyoroti 13 proyek Dinas PU Balikpapan TA 2019. Dengan titik fokus pengerjaan jalan dan drainase yang meluncur di tahun ini. Kemudian ada pendapatan pajak yang menjadi piutang. Serta klaim pemkot tentang keberhasilan mengatasi sekitar 43 titik banjir dari target 51 rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di 2019. "Indikator pencapaian keberhasilan penanganan banjir tahun lalu memang hampir mencapai 80 persen. Namun di luar RPJMD, terdapat penemuan titik banjir baru yang justru bertambah," pungkasnya. (ryn/hdd)