Data Penerima Bansos di Balikpapan Tembus 79 Ribu KK

Abdulloh. (Ryan/Disway) -- Balikpapan, diswaykaltim - Data penerima bantuan sosial (bansos) Pemkot Balikpapan terus bertambah. Saat ini pemkot mencatat sekitar 70 ribu kepala keluarga (KK) yang baru diterima dari para ketua RT. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, jika digabung dengan data para penerima bansos tahap I maka kuotanya sudah melebihi rencana awal. Kini Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan sedang berusaha memverifikasi data yang masuk. Harapannya agar tidak terjadi tumpang tindih data, sehingga tepat sasaran. "Jadi ada 79 ribu KK. Ini sedang diverifikasi dinas sosial," ujarnya, Rabu (29/4). Rizal juga berkoordinasi mengenai bantuan dari APBD Kaltim. Jika memang mencukupi, maka Pemkot Balikpapan berencana menyalurkan bantuan tersebut untuk kelebihan kuota yang telah terdata. "Semoga bisa meng-cover kelebihan data 9 ribu KK," ungkapnya. Rizal berharap warga yang sudah didata namun belum menerima bantuan agar bersabar. "Tidak gampang menyiapkan 70 ribu paket sembako. Perlu waktu," katanya. Terpisah, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, saat ini Pansus Pengawasan Penanganan COVID-19 masih terus mengawal proses penyediaan bahan pokok bansos. Mulai dari mencocokkan harga satuan sampai pada pendistribusian ke masyarakat. Namun jika dalam pelaksanaan terdapat kekeliruan, maka ia tak segan mengingatkan dan mengevaluasi kinerja Pemkot Balikpapan. "Kita sama-sama saling mengingatkan. Wartawan juga bisa ikut mengingatkan," ucapnya. Saat ditanya mengenai belum adanya SK yang mengatur kriteria penerima bantuan, dan apakah hal tersebut akan menjadi masalah saat dibahas dalam perubahan APBD Juni mendatang, Abdulloh menjawab belum melihat hal tersebut sebagai urgensi. Sebab adanya sistem verifikasi penerima bansos yang dilakukan dinas sosial bisa jadi efektif untuk menghindari kekeliruan semacam tumpang tindih data dan lainnya. Ia malah khawatir mengenai penggunaan refocusing APBD untuk penanganan wabah pandemi yang nilainya sangat terbatas. Ia berharap pemkot bisa menggunakan anggaran yang ada untuk semua kegiatan penanganan COVID-19. (ryn/hdd)