Pemkab Kukar Pangkas Belanja Perjalanan Dinas hingga 50 Persen, Efisiensi Mengacu Permendagri

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan penyesuaian sejumlah pos belanja daerah sebagai langkah efisiensi anggaran.

Kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan tidak hanya karena adanya ketentuan pemerintah pusat, tetapi juga didasari kesadaran bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan penghematan.

Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berdiskusi dengan sejumlah OPD sebelum menyepakati langkah efisiensi tersebut.

"Sebenarnya yang kami lakukan pertama memang karena diamanatkan ketentuan, kemudian adanya kesadaran kolektif teman-teman OPD. Di samping memang ada ketentuan dalam Permendagri terkait jenis belanja yang harus kita sesuaikan," ujar Sunggono, Jumat (6/11/2026).

BACA JUGA:Warga Bantaran Sungai Tenggarong Akan Direlokasi, Bupati Kukar Jamin Hak Usaha dan Tempat Tinggal

Ia menjelaskan, sejumlah pos belanja mengalami pengurangan cukup signifikan. Di antaranya belanja perjalanan dinas yang disesuaikan menjadi 50 persen, sedangkan belanja alat tulis kantor (ATK) dipangkas hingga 20 persen.

Sebagai gambaran, OPD yang sebelumnya memiliki anggaran perjalanan dinas lebih dari Rp400 juta kini harus menyesuaikannya menjadi sekitar Rp200 juta.

"Kalau misalnya perjalanan dinas lebih dari Rp400 juta, sekarang hanya Rp200 juta saja. Sesuai ketentuan, kita sudah melakukan efisiensi," jelasnya.

BACA JUGA:Sebanyak 35 Pejabat Pemkab Kukar Dilantik, BKPSDM Pastikan Masih Ada Pelantikan Susulan

Sunggono menegaskan, kesepakatan efisiensi tersebut merupakan langkah bersama untuk memastikan pengelolaan belanja pemerintah daerah berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Penyesuaian berbagai pos belanja tersebut dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif, sekaligus memastikan realisasi belanja pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan," pungkasnya. (ADV)

Sumber: