Bantuan Keuangan Pemkot dari Provinsi Terancam Dipangkas

Drainase di Jalan Abdul Wahab Syahranie yang semula masuk anggaran bankeu untuk program penanganan banjir. (dok) Samarinda, DiswayKaltim.com - Bantuan Keuangan (bankeu) untuk kabupaten/kota terancam dipangkas. Untuk penanganan COVID-19. Pembagian bankeu sendiri salah satunya ditentukan oleh bagi hasil pajak dan lainnya. Dari data yang dihimpun Disway Kaltim, Samarinda selalu kebagian bankeu lebih besar. Selama tiga tahun terakhir. Untuk tahun anggaran 2018, Pemkot Samarinda diguyur Rp 206,4 miiliar. Pada 2019, alokasinya naik menjadi Rp 475,6 miliar. Tahun depannya turun namun tidak signifikan yakni Rp 474 miliar. Plt Sekprov Kaltim M Sabani pun mengaku nilai itu akan ada penyesuaian. “Bagi hasil pajak untuk daerah akan ada revisi atau penyesuaian,” katanya singkat. Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang pun tidak banyak menyinggung hal itu. Jaang malah memfokuskan energinya untuk program pengendalian banjir, infrastuktur serta ketersediaan air bersih. Untuk infrasturktu misalnya, pemkot Samarinda meminta perbaikan akses menuju petik kemas Palaran-Sangasanga sepanjang tujuh kilometer. Sebab, di jalur itu terdapat longsoran. Disamping itu pula, jalan berstatus jalan provinsi. Hal lain yang dipinta oleh Jaang adalah program pengendalian banjir. Jaang mengatakan masih butuh uluran tangan Pemprov Kaltim. Salah satunya penanganan banjir di Jalan DI Panjaitan  hingga akses menuju bandara APT Pranoto. Namun lagi-lagi terganjal. Oleh kewenangan. Sebab akses di DI Panjaitan berstatus jalan nasional. “Ini sangat penting sekali,” tuturnya. Program pengendali banjir lainnya adalah pengerukkan Waduk Benanga di Lempake, Samarinda Utara. Jaang mengatakan sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan untuk mengatasi hal ini. Keberadaan Waduk Benanga ini pun lanjutan cukup vital. Yakni bisa menjadi produksi air baku bagi PDAM. “Lalu intek air baku di Sungai Kapih,” sebutnya. Program ini merupakan tanggung jawab pemprov Kaltim. Namun jika bisa dilanjutkan diyakini bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk Samarinda Ilir, perumaan Arisco, Samarinda Utara. “Sampai juga ke bandara (APT Pranoto),” tutup Jaang. Semula Pemkot mengaku sudah siap menggunakan bankeu dari provinsi tersebut. Sebelum COVID-19 melanda. Beberapa program kerja pun mulai dilakukan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Samarinda Ananda Fathurrazi kala itu bahkan sempat membeber rencana peruntukkannya. Baca juga: Fokus Tangani Banjir, Samarinda Dikasih Bankeu Rp 340 Miliar Terdapat 12 proyek masuk dalam anggaran bankeu. Sebagian besar untuk penanganan banjir. Terutama di titik-titik terparah. Khususnya Samarinda Utara dan Samarinda Ilir. Diantaranya pembangunan drainase Jalan Perjuangan Rp 10 miliar, pembangunan drainase Palaran RP 10 miliar, pembangunan turap Sungai Alam Makroman Rp 10 miliar dan Pembangunan drainase samarinda utara tersebar 10 miliar. “Pelaksanaannya tidak ada masalah, aman-aman saja, sebenarnya untuk pelaksanaan sudah bisa, tidak ada masalah mengenai pembebasan lahan sudah selesai, tinggal menunggu prosedur administrasi pendanaan di berikan ke kami dalam waktu dekat ini,” tuturnya kala itu. Terkait bantuan keuangan yang dipangkas juga menjadi keluhan dari beberapa kepala daerah. Hal ini terungkap saat Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) provinsi berlangsung, Selasa (28/4/2020) lalu. Balikpapan termasuk paling keras bersuara. Lantaran Bankeunya alami rasionalisasi atau pemangkasan. Padahal, pemkot di sana sangat membutuhkan bankeu untuk menangani COVID-19. Media ini pun mencoba mengonfirmasi sekretaris kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin. Sayangnya tidak direspons. Termasuk pula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Toni Suhartono. Juga tidak direspons. (m4/boy)