Pemprov Kaltim Diminta Segera Cairkan Bantuan

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. (dok) -- Balikpapan, diswaykaltim - Pemkot Balikpapan meminta Pemprov Kaltim segera mencairkan program jaring pengaman sosial (JPS) melalui APBD Kaltim. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kaltim 2020, untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021, Selasa (28/4). Diketahui, rekapitulasi alokasi bantuan sosial menggunakan APBD Kaltim tersebut akan diberikan kepada 1.286 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diangsur selama tiga bulan. Selain itu juga ada bantuan langsung tunai (BLT) yang dibagikan kepada 16.682 rumah tangga. Ada juga bantuan bahan pokok  untuk 2.275 pedagang yang terdampak. Serta ada bantuan untuk nelayan, buruh dan petani. Penerima bantuan tersebut sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Datanya sudah ada dari dinas kami, itu tidak bisa berubah lagi," ujar Rizal. Rizal juga menyampaikan kebutuhan alat pelindung diri (APD) agar ada penambahan. Mengingat selama ini baru dua kali menerima APD dari pemprov. Itupun jumlahnya sangat kecil. Kemudian, Rizal meminta program polymerase chain reaction (PCR) di Rumah Sakit AWS Samarinda dipercepat kedatangannya. Begitu juga dengan alat yang rencananya diterima Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB). "Kami sangat butuh alat itu untuk uji swab," urainya. Hal lain yang masih terkait percepatan penanganan COVID-19 yakni rencana pembangunan unit instalasi ruang isolasi di RSKD. Sebelumnya memang santer Pemprov Kaltim akan membiayai pekerjaan itu. Seperti mendapat angin segar, namun kenyataannya belum ada kemajuan. Kini pemkot menagih agar rencana tersebut jangan sampai dibatalkan. "Karena itu sangat kami butuhkan saat ini," pungkasnya. Rizal berharap musrenbang tahun 2021 yang mengangkat tema Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan itu bisa direvisi mengikuti langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), yang lebih dulu melakukan revisi. Jika mengikuti tema yang diajukan Mendagri menjadi; Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional. "Ini karena ada program pemulihan ekonomi sebagai respons merebaknya pandemi," pungkasnya. (ryn/hdd)