"Kita akan laporkan hasil SPMB ke wali kota sekaligus mekanisme pengisian kuota yang belum terpenuhi," ucap Wahiduddin.
Disdikbud juga menanggapi keluhan wali murid yang menilai jalur domisili kembali menimbulkan persoalan.
Wahiduddin menegaskan, masalah yang muncul bukan karena ada permainan data, melainkan karena jumlah lulusan SD jauh lebih besar dibandingkan daya tampung SMP negeri di Samarinda.
Berdasarkan data Disdikbud, lulusan SD negeri dan swasta tahun ini mencapai 13.079 anak. Jumlah itu terdiri dari 10.246 lulusan SD negeri dan 2.833 lulusan SD swasta. Sementara daya tampung seluruh SMP negeri hanya 10.053 kursi.
BACA JUGA: NISN Tak Terbaca Dominasi Aduan SPMB SMA/SMK 2026, Lulusan Luar Kaltim Paling Banyak Kendala
"Lulusan SD negeri 10.246 dan swasta 2.833, totalnya 13.079. Daya tampung SMP negeri hanya 10.053 kursi, sedangkan SMP swasta ada 4.459 kursi," jelasnya.
Selisih itu membuat sekitar tiga ribu anak memang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Wahiduddin menegaskan, kondisi tersebut harus dipahami sebagai persoalan kapasitas, bukan penolakan terhadap pendaftar dari wilayah tertentu.
"Kita tidak bisa melarang siapa pun mendaftar ke sekolah negeri, baik lulusan negeri maupun swasta. Kalau semua dipaksakan masuk negeri, sekolah swasta bisa ikut terdampak berat," katanya.
Ia menambahkan, sebaran penduduk yang tidak merata juga ikut memicu penumpukan pendaftar di sejumlah kawasan.
Jalan Ir H Juanda, misalnya, memiliki jumlah calon siswa yang jauh lebih banyak dibandingkan daya tampung sekolah negeri di wilayah itu.
Disdikbud juga mengingat pola radius atau ring yang pernah dipakai beberapa tahun lalu. Skema itu ikut memunculkan penumpukan pendaftar di sekolah yang dianggap unggulan, sehingga distribusi siswa tetap tidak merata.
"Tapi tetap menimbulkan masalah karena pendaftar menumpuk di sekolah yang dianggap favorit. Jadi distribusi siswa menjadi tidak merata," jelasnya.
Wahiduddin memastikan aplikasi SPMB berada di bawah pengawasan ketat Dinas Komunikasi dan Informatika Samarinda.
BACA JUGA: Update WFH Samarinda: BBM Diklaim Hemat 1.000 Liter, Listrik Turun Rp24 Juta
Ia menolak anggapan bahwa ada perubahan titik koordinat atau manipulasi data secara sepihak dalam proses pendaftaran.