Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan fakta dan kondisi riil yang terjadi di masyarakat.
Menurutnya, melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah akan memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai berbagai sektor usaha yang berkembang di daerah.
Data tersebut dapat digunakan untuk memetakan potensi ekonomi lokal, mengetahui kendala yang dihadapi pelaku usaha, hingga mengidentifikasi peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, hasil sensus juga dinilai penting untuk mengukur kontribusi berbagai sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah.
BACA JUGA: DPRD Paser Dorong Akses Pendidikan Tinggi, Ratusan Peserta Ikuti Asesmen RPL
Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan sektor-sektor prioritas yang layak mendapat perhatian lebih dalam bentuk program, pembinaan, maupun dukungan anggaran.
Zulfikar menjelaskan bahwa manfaat data sensus ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Data yang akurat akan membantu DPRD melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah berjalan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah lebih efektif dan efisien.
“Dengan adanya gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha, kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Paser,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pansus I DPRD Paser Siapkan Payung Hukum untuk Pengembangan Pemuda
Lebih lanjut, ia berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha, dapat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya.
Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang berkualitas dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara utuh.
“Semakin baik kualitas data yang dikumpulkan, maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan dalam proses pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.