JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan itu diambil setelah hasil evaluasi menemukan sejumlah persoalan, termasuk indikasi monopoli suplier serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.
BGN menegaskan penghentian sementara tersebut bertujuan memastikan tata kelola dapur berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Kasus ini ditemukan pada sejumlah SPPG yang beroperasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
BACA JUGA: 4 SPPG di Kukar Sempat Dihentikan Operasionalnya, Sunggono Ungkap Alasannya
BACA JUGA: Dahlan Iskan Usul Uji Coba Integrasi MBG dan Kopdes di Tiap Kabupaten
Dari hasil evaluasi, beberapa dapur diketahui hanya bekerja sama dengan 3 hingga 5 suplier, jauh di bawah ketentuan minimal yang ditetapkan BGN.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Tulungagung, Sabrina Mahardika, menjelaskan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan standar keamanan pangan dan kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
"Melalui hasil evaluasi yang kami lakukan menunjukkan ada beberapa SPPG yang hanya memiliki tiga sampai lima suplier. Tentunya ini di bawah ketentuan batas minimal sebanyak 15 suplier," kata Sabrina, dikutip Antara, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, aturan mengenai jumlah suplier dibuat untuk mencegah praktik yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu sekaligus memastikan rantai pasok bahan pangan berjalan sehat dan kompetitif.
BACA JUGA: SPPG di Bontang Dibatasi 6 Unit, Agus Haris: Bagaimana Nasib Tenaga Kerja dan Investor
BACA JUGA: Sekda Kukar Tanggapi Wacana Penundaan Dana untuk SPPG Bersaldo di Atas Rp150 Juta
Dalam ketentuan yang diterapkan BGN, setiap dapur MBG diwajibkan memiliki sedikitnya 15 suplier. Namun, hasil monitoring menemukan sejumlah SPPG hanya bekerja sama dengan tiga hingga lima pemasok.
Selain dugaan monopoli suplier, hasil evaluasi juga menemukan beberapa persoalan lain yang menjadi alasan penghentian sementara operasional dapur MBG.
Mulai dari sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar hingga adanya kejadian luar biasa (KLB), termasuk dugaan kasus keracunan makanan dalam program MBG.