Tingkat SMP Kurang 107 orang, kekurangan tersebar merata di 27 SMP Negeri, mulai dari Guru BK, TIK, hingga tenaga perpustakaan.
Untuk menjaga agar sekolah tidak kekurangan guru, Disdikpora PPU mengandalkan dua strategi utama.
Yakni mempertahankan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), skema pengadaan jasa melalui E-Katalog ini tetap berjalan untuk mengisi kursi-kursi kosong yang ditinggalkan guru purna tugas.
"Kalau PJLP dihentikan, sekolah pasti kewalahan," tegas Muhtar.
BACA JUGA:Terminal Penajam Jadi Aset Provinsi Kaltim, Status Pegawai Operasional Belum Jelas
Disdikpora tengah menyisir sekolah yang memiliki kelebihan tenaga pendidik untuk digeser ke wilayah yang membutuhkan seperti Sepaku dan Babulu guna mencapai pemerataan kualitas pendidikan.
Meski langkah taktis telah diambil di tingkat daerah, Muhtar mengakui bahwa solusi permanen tetap berada di tangan pemerintah pusat, melalui pembukaan formasi PPPK atau CPNS.
Tanpa adanya kepastian formasi di masa depan, guru honorer dan PJLP tetap akan menjadi tulang punggung utama, yang menjaga agar lonceng sekolah di PPU tetap berbunyi setiap pagi.