Hadapi Keterbatasan Anggaran, Sekda Kukar: Fokus Kita Pada Belanja Prioritas

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM— Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono mengatakan, pemkab akan memfokuskan anggaran tahun 2026 pada belanja prioritas di tengah keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat.

Ia menyebut arah kebijakan anggaran tahun depan lebih difokuskan pada kebutuhan wajib pemerintah daerah, mulai dari pembayaran gaji hingga program pelayanan dasar masyarakat.

“Karena anggaran transfer dari pemerintah pusat relatif terbatas, maka pemanfaatannya harus benar-benar diprioritaskan,” ucap Sunggono, Selasa, 19 Mei 2026.

Prioritas pertama diarahkan pada belanja wajib mengikat, seperti pembayaran gaji pegawai, tunjangan, pembayaran utang, serta kebutuhan operasional pemerintahan.

BACA JUGA: APBD Kukar 2026 Rp7,5 Triliun, Sekda Pastikan Lelang Tetap Terkendali

BACA JUGA: APBD Kukar Turun 40 Persen, Bupati Harapkan Kolaborasi dengan Swasta Jalankan Program Daerah

Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan belanja pemeliharaan dan perawatan fasilitas, termasuk kebutuhan alat penunjang kerja pemerintah.

Ia menegaskan prioritas berikutnya adalah belanja untuk Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

“SPM menjadi prioritas karena itu menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemkab Kukar juga tetap mengalokasikan anggaran untuk mendukung program dedikasi kepala daerah yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BACA JUGA: RAPBD Kukar Rp7,16 Triliun di 2026, Pemkab Pastikan 17 Program Dedikasi Tetap Jalan

BACA JUGA: APBD Kukar 2026 Turun Drastis, Ketua DPRD Minta Dukungan Dana Pusat untuk Proyek Strategis IKN

Menurut Sunggono, sejumlah program pemerintah pusat juga menjadi perhatian dalam penyusunan belanja daerah, termasuk program strategis nasional dan target kinerja yang harus dicapai daerah.

Ia mencontohkan program penanganan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga dukungan terhadap program pembangunan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.

Sumber: