Soal Dana KONI Kaltim

DPRD Kaltim masih belum sependapat. Soal pemangkasan dana hibah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kaltim dari Rp 89 miliar menjadi Rp 14 miliar. Sementara Rp 75 miliar dipangkas untuk penanganan COVID-19. Syafruddin, anggota DPRD dari PKB menyebutkan, harusnya tak sebesar itu. Sementara Pemprov berdalih bukan hanya KONI, semua OPD juga dipangkas. --------------------- MULANYA Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang memberikan catatan. Ketika rapat paripurna secara virtual dengan Plt Sekprov Kaltim M Sa’bani pada 8 April. Menurut Makmur, anggaran hibah pembinaan atlet dari KONI Kaltim perlu diperhatikan. “Jangan sampai para atlet berhenti berlatih karena dana hibah yang harusnya digunakan untuk membina dan membentuk atlet dipangkas. Ini malah menambah masalah baru. Program pembinaan prestasi harus terus berjalan,” katanya saat itu. Kemudian Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syafruddin juga ikut mengkritisi dari beberapa sumber pemangkasan. Utamanya mengenai dana hibah KONI Kaltim. Karena untuk pembinaan dan pengembangan atlet. Harusnya, kata dia, pemotongan dana itu tidak perlu karena menyangkut prestasi cabang olahraga (Cabor) Kaltim yang ke depan menjaga potensi keberhasilan mengikuti kejuaraan. PltSekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M Sa’bani mengaku pemangkasan anggaran berpatokan pada surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tentang penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah 2020. Untuk percepatan penanganan  COVID-19 pemangkasan anggaran ini minimal 50 persen. “Bukan hanya KONI. Semuanya juga akan dipangkas. Karena SKB minta harus ada penyesuaian penerimaan dan belanja. Belanja barang dan jasa. Karena, penerimaan negara menurun. Sehingga transfer ke daerah pun menurun,” kata Sa’bani, kemarin. Penurunan pendapatan daerah bisa mencapai 50 persen. Menurutnya, hal yang wajar ketika anggaran KONI mengalami pemangkasan. Pasalnya, tidak ada kegiatan yang signifikan yang dilakukan. Lagian, informasi yang ia dapatkan Pekan Olahraga Nasional (PON) pun diundur. “Kita kan menyesuaikan. Mereka kan sekarang di rumah masing-masing. Aktivitasnya tidak terlalu banyak di luar. Anggaran juga tidak terlalu banyak dipakai. Disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. PON juga kan ditunda tahun depan,” terangnya. Tapi ia tidak mengetahui pasti berapa anggaran KONI yang dipotong. “Kita tidak mengetahui apa saja yang dipotong. Yang kami tahu, anggaran KONI itu kan bulat begitu saja. KONI bersedia kok untuk anggarannya dipotong,” bebernya. Sementara itu, Kepala BPKAD Kaltim M Sa’duddin menegaskan, kondisi saat ini, prioritas utama ialah menyelesaikan penyebaran virus corona. Serta antisipasi untuk terhadap dampak yang dirasakan masyarakat Bumi Etam dengan kondisi pandemi ini. “Nomor satu adalah urusan COVID-19. Yang lainnya dinomorduakan. Apapun bisa dikorbankan, misalnya PON enggak perlu berangkat. Nggak papa. Walaupun kita tidak mengirim atlet. Lagian, kondisi ini bukan hanya kita yang merasakan. Tapi semua daerah,” tegasnya. Dalam kondisi seperti saat ini tidak ada yang diistimewakan. Yang istimewa saat ini hanyalah COVID-19. Kesehatan para tim medis yang berada di garda depan untuk menuntaskan penyebaran virus ini. Tidak hanya alat pelindung diri (APD) yang diperlukan. Tapi, juga vitamin. “Bisa juga kita berikan uang insentif khusus atau uang transportasi. Kalau bisa mereka diberikan penginapan agar tidak pulang ke rumah. Untuk saat ini. Tapi, dari anggaran yang kami siapkan yang berjumlah Rp 388 miliar itu yang ditanggung itu hanya transportasi,” ungkapnya. Saat ini, pemotongan anggaran yang dilakukan terhadap OPD sebesar 50 persen. Akan dikumpulkan selama dua minggu. “Kita sinkronkan antara 50 persen itu dengan potensi pendapatannya. Nah kalau sudah sinkron, ya sudah begitu saja,” terangnya. Tapi, anggaran sebesar Rp 388 miliar itu pasti akan ditambahkan jika tidak mencukupi. Ataupun, wabah ini melebihi perkiraan yang diprediksikan. Yaitu tiga bulan. Tentunya diambil dari pemotongan anggaran OPD serta anggaran perjalanan dinas. “Ini seluruh Indonesia bersama-sama melakukan hal ini. Tidak ada apapun yang kita takuti untuk memotong OPD manapun. Melihat lagi mana yang prioritas,” cetusnya. Memang, di setiap OPD itu memiliki banyak kegiatan. Pemotongan ini baru diajukan. Nanti itu akan diserahkan kepada pimpinan masing-masing OPD untuk melakukan penyeleksian anggaran yang menurut mereka prioritas dan yang tidak. Pemotongan dan penyeleksian ini pun nantinya akan ada tim yang melakukan audit. Yaitu, inspektorat kami, kedua BPKP, ketiga kejaksaan tinggi. “Semuanya transparan, kami buka semua. Tolong kalau salah diingatkan. Insya Allah dengan kondisi seperti ini tidak ada kendala,” pungkasnya. Sementara itu, KONI Kaltim sendiri hingga saat ini belum mau bicara soal anggaran tersebut. Menunggu hingga proses penganggaran diketok. Tapi informasi yang dihimpun Disway Kaltim, Andi Harun, wakil ketua umum I KONI Kaltim, meminta agar dari hibah anggaran Rp 89 miliar itu, cukup dipotong Rp 50 miliar saja. Selebihnya Rp 39 miliar untuk pembinaan atlet. (mic/dah) Syafruddin: Bukan Tidak Boleh, Tapi Kebesaran DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih mempersoalkan pemangkasan dana hibah pengembangan atlet di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kaltim dengan nominal Rp 75 miliar. Seperti yang dikatakan melalui Anggota Komisi III, sekaligus Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syafruddin mengatakan, pemangkasan mata anggaran terkait dana hibah pengembangan atlet yang diperuntukkan untuk pencegahan dan penanganan Wabah COVID -19 tidak harus Rp 75 Miliar karena dana tersebut memiliki kepentingan untuk menjaga atlit sebagai aset Kaltim di bidang olahraga yang perlu dijaga. "Dana itu kita anggap cukup besar, DPRD maunya hanya Rp 50 miliar cukup," papar Syafruddin, ketua Fraksi PKB Kaltim. Menyambung itu, kata Udin, sapaan akrabnya, pentingnya menjaga para atlit untuk bisa bersaing di setiap event olahraga se-nasional, menurutnya Kaltim tidak mau dirugikan pada persoalan itu. "Terkait pemangkasan, kita di DPRD masih merasionalkan jika pemangkasan hanya Rp 50 miliar, tapi kalau sampai Rp 70 miliar, itu yang kita persoalkan," tegas udin. Lebih lanjut, saat ditanya bahwa kenapa hal tersebut hanya di persoalkan DPRD Kaltim, padahal di setiap daerah terkait pemangkasan anggaran juga mengalami hal yang sama, bahkan Pekan Olahraga Nasional (PON) juga ditunda untuk tahun ini. Udin lantas mengatakan, kebijakan dan cara pandang setiap daerah tentu berbeda. Kaltim, kata Udin, bukan hanya berpikir kemajuan daerah dalam jangka waktu pendek, tapi melihatnya untuk jangka panjang. "Saya pikir, cara pandang membangun kemajuan daerah berbeda-beda, ini bukan menjadi momentum untuk membandingkan. Kalau dipikir untuk dihabiskan hari ini dan berharap ke depan akan seperti ini, itu cara berpikir lambat. Memimpin itu bukan satu sektor saja yang dilihat, tapi semua sektor harus bisa tertangani, PON tahun ini ditunda lantas pengembangan atlit juga ditunda? Harusnya tidak. Tahun- tahun berikutnya kan masih ada, event-event lain juga ada," lanjut Udin, tegas. Lebih lanjut, dirinya menyebut menjaga aset seperti atlit itu bukan hanya persoalan menjaga kemampuannya meraih kemenangan di event olahraga. Tetapi ketika para atlit perlu dijamin rasa semangatnya agar memberikan kualitas terbaik saat membawa nama daerah. "Menjaga atlit itu sulit. Mereka harus punya rasa semangat yang dijaga. Selain menjaga perkembangannya di bidang olahraga," Lebih jauh, saat ditanya kenapa DPRD yang mempersoalkan. Bukan KONI. Secara singkat Udin menjawab, karena adanya pembahasan melalui DPRD dengan Pemprov Kaltim tentang usulan adanya pemangkasan anggaran kegiatan daerah. "Kalau kenapa DPRD, saya pikir memang tepat, kan kemarin rapat dibahas soal setuju tidaknya pemangkasam anggaran, dalam draft yang disampaikan kan ada dicantumkan dana hibah KONI, sehingga DPRD itu bisa diketahui bekerja bukan hanya melihat lalu sah. Tapi ini lah kerja DPRD, secara detail melihat mana yang harus iya mana yang tidak. Mana yang boleh dan yang belum boleh. Mana yang skala prioritas dan mana yang bukan prioritas. Kan DPRD tidak mengatakan tidak boleh, hanya saja kebesaran pemangkasannya," pungkasnya. (ar/dah)