GUBERNUR Kaltara Dr H. Irianto Lambrie memaparkan RKPD 2021, Kamis (16/4).(HUMAS PEMPROV KALTARA)
TANJUNG SELOR, DISWAY – Setidaknya ada 5 tantangan pembangunan yang harus diatasi bersama oleh seluruh komponen pemerintah dan masyarakat di Kalimantan Utara pada 2021.
Tantangan itu, yakni economic recovery pascapandemi COVID-19. Tak hanya itu, 2021 juga merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021. Sehingga, perlu percepatan realisasi proyek strategis, guna terwujudnya visi Kaltara.
Tantangan selanjutnya, persaingan tujuan investasi global yang semakin ketat, beban APBN yang semakin berat mengharuskan daerah untuk menggali sumber pendapatan baru, dan masih adanya perang dagang antara Amerika Serikat - Republik Rakyat Tiongkok yang berimbas pada harga komoditas dunia, dimana Kaltara masih mengandalkan batu bara sebagai komoditas ekspor.
Disebutkan Gubernur Kaltara Dr H. Irianto Lambrie saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 melalui video conference, melihat kondisi tersebut, maka proyeksi pendapatan pada 2020 dan 2021 pun perlu mendapatkan perhatian untuk dievaluasi.
“Mengacu pada Perpres No. 54/2020, maka target pendapatan 2020 diproyeksi mencapai Rp 2,011 triliun dan pendapatan di 2021 diproyeksi mencapai Rp 1,588 triliun,” kata Irianto, Kamis (16/4).
Salah satu isu yang penting untuk ditangani pada tahun depan adalah meminimalisasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk hal ini, strategi yang diterapkan Pemprov Kaltara, yakni pendataan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak dan melakukan bridging antara UMKM dengan perbankan untuk mengetahui kondisi terkini UMKM sehingga membantu perbankan, agar dapat menganalisis tenggat waktu beban pembiayaan para pelaku UMKM.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa perlunya menjaga stabilitas harga oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu ataupun terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19, serta pelatihan dan pendampingan usaha kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan platform digital online dalam melakukan jual beli sehingga mengurangi interaksi langsung.
“Pemprov juga melakukan refocusing kegiatan dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan masyarakat terdampak COVID-19 dan memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dengan mekanisme padat karya,” tutur Gubernur.
Meski memiliki tantangan yang berat, Pemprov Kaltara tetap optimistis akan adanya peningkatan pada sejumlah target indikator makro 2021. Dimana untuk pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7 - 7,4 persen, laju inflasi 2 - 2,4 persen, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan 4,30 persen, angka kemiskinan 5,50 persen, gini rasio 0,289, dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditarget mencapai 71,58 persen.
“Dalam memenuhi target indikator makro tersebut, Pemprov memperhatikan keterkaitan tema pembangunan nasional dan Provinsi Kaltara pada 2021,” jelas Irianto.
Tema kebijakan pembangunan nasional pada 2021, yakni pemulihan dan ketahanan ekonomi, pemulihan industri, pariwisata, investasi dan sistem kesehatan nasional. Sementara, tema kebijakan pembangunan Kaltara ada 12 item.
Di antaranya, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesempatan dan kualitas kerja, percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemandirian PMKS, peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan kebencanaan terpadu, peningkatan pelayanan infrastruktur yang terintegrasi dengan tata ruang dan lainnya.
Irianto juga memaparkan arah kebijakan pembangunan makro untuk tahun depan. Dalam hal ini, Kaltara mengandalkan 7 major project yang teruang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Tujuh major project itu, yakni Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang, PKSN Tau Lumbis, PKSN Long Nawang, PKSN Nunukan, Kawasan Industri (KI) Tanah Kuning, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik.
“Untuk proyek prioritas tahun depan, ada 5. Yakni, pembangunan dan peningkatan jalan pararel perbatasan sepanjang 13,38 kilometer, pembangunan jalan di kawasan KBM Tanjung Selor sepanjang 4 kilometer juga pembangunan KBM Tanjung Selor yang masuk dalam RPJMN 2020-2024, pengembangan Bandara Internasional Juwata, pengembangan pelabuhan Pulau Bunyu, dan pengembangan Bandara Tanjung Harapan,” sebutnya. HUMAS