“Kami tetap melakukan pengawasan ketat agar efisiensi ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang harus tetap berjalan optimal,” tegas Andi Harun.
BACA JUGA: Car Free Night Jalan Kesuma Bangsa Jadi Magnet Baru Hiburan Warga Samarinda
BACA JUGA: Menteri Agama Dorong Masjid Islamic Center Samarinda Jadi Pusat Ekonomi Umat
Pemkot Samarinda juga mengidentifikasi beberapa OPD dengan tingkat pelaporan rendah, seperti Dinas Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DP2PA), serta Sekretariat DPRD Samarinda, yang dinilai belum maksimal dalam menginput data kinerja ke sistem.
“Kami masih mendalami apakah kendala tersebut bersifat teknis atau ada faktor lain yang memengaruhi, sehingga perlu dilakukan verifikasi langsung,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, tim gabungan yang melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi akan turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil ASN yang belum terdata.
Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan WFH tidak hanya menghasilkan efisiensi anggaran, tetapi juga tetap menjaga disiplin kerja dan akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemkot Samarinda.
BACA JUGA: Dialog Santai Bareng Disway, Wali Kota Samarinda: Tantangan Utama adalah Keterbatasan Anggaran
BACA JUGA: Dishub Samarinda Target Operasikan Bus Kota di 2027, Tarif Super Murah untuk Pelajar
Dari perspektif lingkungan, penurunan konsumsi energi dan bahan bakar juga berdampak pada berkurangnya emisi karbon hingga 4.772,14 kilogram CO2 ekuivalen.
Ia menilai capaian efisiensi ini menjadi indikator penting bahwa kebijakan kerja fleksibel dapat memberikan manfaat ganda, baik dari sisi penghematan anggaran maupun keberlanjutan lingkungan, selama tetap diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan konsisten.