SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatat efisiensi signifikan dari penerapan Work From Home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hasil evaluasi pada pekan kedua, terdeteksi penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 1.900 liter per hari.
Efisiensi tersebut juga diikuti penurunan penggunaan listrik hingga 2.697,38 kilowatt jam serta pengurangan konsumsi air sebesar 41,25 meter kubik.
Secara keseluruhan berkontribusi pada penghematan anggaran Pemkot Samarinda sekitar Rp18,2 juta.
BACA JUGA: ASN Samarinda WFH Tiap Jumat, Kerja Diawasi Melalui Dashboard Real Time
BACA JUGA: Akademisi UGM Soroti Kebijakan WFH ASN, Perlu Ada Evaluasi Berkala secara Ketat
“Dari hasil evaluasi sejak pekan lalu hingga hari ini, efisiensi yang dihasilkan cukup signifikan, terutama dari sisi konsumsi energi dan bahan bakar,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dikutip Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan WFH tidak hanya berdampak pada perubahan pola kerja ASN, tetapi juga mendorong pengurangan mobilitas harian yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya konsumsi BBM di lingkungan pemerintahan.
“Pengurangan mobilitas ASN secara langsung menekan penggunaan bahan bakar, sehingga dampaknya bisa dirasakan dalam waktu singkat,” tambahnya.
Selain sektor bahan bakar, penghematan juga terlihat dari menurunnya aktivitas perkantoran yang berdampak pada berkurangnya penggunaan listrik dan air di berbagai organisasi perangkat daerah, seiring berkurangnya jumlah pegawai yang bekerja secara fisik di kantor.
BACA JUGA: Inspektorat Daerah Periksa Dugaan Maladministrasi Pasar Pagi Samarinda
BACA JUGA: Truk Tua Masih Beroperasi, DLH Samarinda Kekurangan Armada Pengangkut Sampah
“Dengan berkurangnya aktivitas di kantor, konsumsi listrik dan air ikut turun, sehingga terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar dalam waktu relatif singkat,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan WFH yang kini memasuki pekan kedua. Termasuk memastikan bahwa efisiensi yang dihasilkan tetap sejalan dengan produktivitas kerja ASN di setiap instansi.
Dalam evaluasi tersebut, tingkat kepatuhan ASN tercatat mencapai 99 persen, meskipun masih terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang menjadi perhatian karena rendahnya pelaporan dalam sistem pemantauan digital.