“Bukan pendapatannya yang berkurang, tapi pengeluarannya yang makin banyak. Rumah sakit ini fungsi utamanya mengobati orang, masa obatnya enggak ada, kita juga punya standar,” kritiknya.
BACA JUGA: Buntut Ketidakjelasan TPP Bikin 2 Dokter di Berau Mundur, RSUD Abdul Rivai Minta Nakes Bertahan
BACA JUGA: Dewas RSUD Abdul Rivai Berau Soroti Hambatan Layanan Akibat Prosedur BPJS yang Kaku
Ia juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang sempat mencuat, seperti keterlambatan pembayaran gaji tenaga medis hingga tiga bulan dan ketimpangan pelayanan. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator kegagalan manajemen dalam pengelolaan rumah sakit.
Dengan situasi tersebut, Waris menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab. Ia bahkan secara tegas menyatakan, jabatan direktur seharusnya menjadi konsekuensi dari kekacauan yang terjadi.
“Kalau enggak ada yang bertanggung jawab, ya akan terulang lagi. Kalau saya yang jadi direktur, saya mundur. Harus ada yang bertanggung jawab dengan kekacauan ini,” tegasnya.
Ia pun mendorong kepala daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap pimpinan rumah sakit demi memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terus terganggu.
BACA JUGA: Bupati Berau Geram, Dokter Spesialis RSUD Abdul Rivai Absen Kerja: Lebih Baik Mundur Saja
BACA JUGA: Mulai 25 September IGD RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Pindah ke Gedung Walet
“Kalau saya jadi bupati, saya berhentikan dia jadi direktur walaupun beliau teman saya. Ini soal tanggung jawab, karena ini rumah sakit, menyangkut nyawa orang,” pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, Waris berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk membenahi tata kelola RSUD dr Abdul Rivai, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terus terdampak oleh persoalan manajemen yang berlarut-larut.