GUBERNUR Kaltara Dr H. Irianto Lambrie saat tinjauan ke pasar tradisional, baru-baru ini. Untuk membantu warga yang terdampak sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19, Pemprov akan menyalurkan bantuan langsung tunai. (HUMAS PEMPROV KALTARA)
TANJUNG SELOR, DISWAY – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19.
Disebutkan Gubernur Kaltara Dr H. Irianto Lambrie, bantuan yang disalurkan berupa uang tunai. “Penyaluran bantuan penanganan dampak sosial dan ekonomi COVID-19 yang berasal dari sumbangan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Kaltara yang didukung sejumlah program jaring pengaman sosial di Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara,” kata Irianto saat memimpin rapat staf di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Selasa (14/4).
Besaran bantuan yang disalurkan Rp 200 ribu per kepala keluarga (KK). Sebelumnya, bantuan direncanakan berupa beras dan uang. Dengan berbagai pertimbangan, diganti dengan uang tunai, tanpa beras.
“Saya meminta agar dalam penyalurannya demi akuntabilitas, maka harus ada mekanisme dan petunjuk yang tegas, sehingga dalam realisasinya merata di setiap daerah. Dan, yang terpenting harus tepat sasaran,” ucap Irianto.
Untuk penyalurannya sendiri, kepala OPD/biro juga diminta untuk menugaskan 10 orang stafnya guna membagikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat.
“Agar lebih aman dan tetap memperhatikan keselamatan petugas, maka pembagiannya dilakukan secara kelompok. Termasuk para guru akan dilibatkan untuk pembagian, memanfaatkan momen WFH yang masih berlangsung hingga saat ini,” ujarnya.
Untuk kepentingan administratif dan akuntabilitas, pembagian harus disertai dengan tanda terima. Setiap penerima harus terdata pada buku daftar penerima. Selain itu, dalam rangka pengawasan akan dilibatkan Inspektorat dan Sekretaris Provinsi Kaltara.
“Bantuan diharapkan digunakan untuk pembelian sembako, bukan untuk kepentingan lainnya,” ungkap Gubernur.
Siapa yang menjadi prioritas penerima bantuan ini? Ditegaskan Gubernur, prioritasnya adalah para pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di Kaltara yang terdampak sosial dan ekonomi atas wabah COVID-19. Rencana penyalurannya, untuk Tanjung Selor, Bulungan pada 20 April, Nunukan pada 21 April, dan Tarakan pada 22 April.
Perihal kedua yang dibahas pada rapat staf tersebut, adalah menindaklanjuti radiogram Kapolri yang diterima Kapolda Kaltara, Pemprov akan mendukung sesuai kewenangan yang ada terkait pembuatan dapur umum sebagai salah satu bentuk penanganan dampak sosial-ekonomi pandemi COVID-19 di Kaltara. Daerah yang disasar adalah Tarakan, Tanjung Selor atau Nunukan.
“Untuk realisasinya, Pemprov Kaltara menunggu kepastian jadwal dan lokasi pelaksanaan dapur umum. Pemprov Kaltara sendiri akan menyiapkan bahan baku makanannya. Dalam hal ini saya memerintahkan Kepala BPBD, Kepala Satpol PP, Kepala BPKAD, Kepala DPKP, Kepala Dinsos, Kepala Disperindagkop-UMKM, serta Kepala Biro Pemerintahan untuk menjadi tim dapur umum,” beber Gubernur.
Irianto juga menginstruksikan agar TP PKK beserta DWP Kaltara untuk memperluas program pemberian makan siang gratis kepada masyarakat di seluruh daerah di Kaltara. “Langkah lainnya Pemprov Kaltara akan menambah tempat pencucian tangan di Kabupaten Nunukan,” ujarnya. HUMAS