“Kalau untuk pendidikan itu sudah pasti minimal 20 persen, itu tidak bisa diganggu karena sudah menjadi ketentuan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Tak Perlu Rujuk Jauh-Jauh, RSUD Muara Bengkal Bisa Layani Operasi dengan 7 Dokter Spesialis
BACA JUGA: Belanja Modal Kutim Tersendat, DPRD Minta Pemkab Percepat Eksekusi APBD
Dalam perencanaan ke depan, Bappeda menargetkan porsi anggaran untuk infrastruktur dan SDM dapat mencapai kisaran 30 hingga 40 persen, meskipun angka tersebut masih bersifat proyeksi.
“Kalau keinginan kita, dengan skala prioritas yang ada, anggaran untuk infrastruktur dan SDM itu bisa di kisaran 30 sampai 40 persen,” lanjutnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa perhitungan detail masih akan dilakukan agar tidak terjadi deviasi dalam penganggaran, mengingat kondisi fiskal daerah yang dinamis.
Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas SDM juga menjadi perhatian penting agar pembangunan yang dilakukan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
BACA JUGA: DPRD Kutim Minta Pemkab Jemput Program Irigasi Pusat melalui SIPURI
BACA JUGA: Perumdam Kutim Siapkan 24 Intake Tahan Banjir
Bappeda juga menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.