Anggaran Besar Dampak Minim, DPRD Kutim Soroti Arah Pembangunan yang Dinilai Melenceng

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Besarnya anggaran yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim menilai, penggunaan anggaran yang besar tersebut belum sepenuhnya berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutim, Faizal Rachman.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama daerah saat ini bukan terletak pada minimnya anggaran, melainkan arah pembangunan yang dinilai belum tepat.

BACA JUGA:DPRD Kaltim Soroti Pemangkasan RKAB Tambang 2026, Waspadai Dampak ke Daerah

“Kutim ini bukan kekurangan anggaran, tapi yang kurang itu arah pembangunan yang jelas,” ujarnya.

Menurut Faizal, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang belum kuat. Pertumbuhan ekonomi daerah masih berada di angka 1,05 persen, yang dinilai belum mencerminkan potensi besar yang dimiliki Kutim.

Selain itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih rendah, yakni sekitar 6,34 persen. Sementara sektor industri yang diharapkan menjadi penopang ekonomi alternatif baru menyumbang sekitar 5,81 persen.

“Ini menandakan struktur ekonomi kita masih bergantung pada sektor tambang. Ketergantungan ini harus segera diatasi,” tegasnya.

BACA JUGA:Beruang Madu Muncul di Desa Marah Haloq, BKSDA Kaltim Pasang Kandang Jebak

Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis.

Faizal mencontohkan, anggaran pendidikan yang telah menembus angka lebih dari Rp2 triliun, serta sektor pekerjaan umum dan perumahan yang mencapai lebih dari Rp3 triliun.

Namun demikian, capaian di lapangan dinilai belum optimal. Infrastruktur dasar seperti jalan mantap masih berada di kisaran 34 persen.

Begitu pula dengan layanan air bersih yang belum menjangkau seluruh masyarakat secara maksimal.

Sumber: