Bappeda Kutim Targetkan 40 Persen Anggaran untuk Infrastruktur

KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan alokasi anggaran 30–40 persen untuk sektor infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). 

Target tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap memastikan anggaran pendidikan minimal 20 persen.

Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, usai melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Menurut Januar, pembangunan di wilayah Kutim tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga diperlukan tahapan yang terukur dan berbasis skala prioritas.

BACA JUGA: Ajak OPD Gunakan Mobil Listrik, Wabup Kutim Sudah Buktikan Jauh Lebih Hemat

BACA JUGA: Akses Jalan ke Desa Senyiur Sempat Terputus, Camat Pastikan Aktivitas Warga Tetap Normal

“Memang dibutuhkan waktu, tidak bisa langsung, karena wilayah kita luas dan kebutuhannya juga banyak, jadi harus kita tangani satu per satu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi anggaran sebelumnya menunjukkan perlunya penyesuaian, termasuk kemungkinan penambahan alokasi untuk sektor prioritas seperti infrastruktur.

“Dengan anggaran yang sudah kita jalankan kemarin, sepertinya memang perlu kita tambah lagi, terutama untuk infrastruktur yang menunjang mobilitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Januar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

BACA JUGA: Kementerian PU Tinjau Lahan Sekolah Rakyat di Sangatta, Pemkab Kutim Siapkan 8 Hektare

BACA JUGA: Di Tengah Tekanan Anggaran, Kutim Kejar Kualitas Jalan Lewat Multiyears

“Infrastruktur yang kita prioritaskan itu adalah yang bisa menunjang mobilisasi barang, jadi benar-benar kita fokuskan pada kebutuhan yang mendukung ekonomi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi APBD Kutai Timur yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Sumber: