Ia menilai dinamika dalam pembahasan pokir merupakan hal yang wajar, mengingat banyaknya usulan yang harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan.
Ia juga mengisyaratkan, bahwa keputusan akhir terkait masuk atau tidaknya sejumlah mata anggaran dalam pokir, akan sangat bergantung pada hasil pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah.
Dengan demikian, DPRD Kaltim masih membuka ruang evaluasi dan penyesuaian terhadap usulan pokir sebelum difinalisasi dalam forum Musrenbang Provinsi sebagai bagian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.