Data menunjukkan, terdapat 19 titik yang memiliki jumlah penduduk di bawah 500 jiwa, 13 titik berada di kawasan rawa dan pesisir, serta sejumlah lokasi lainnya masih terkendala proses perizinan.
BACA JUGA: Sejumlah Desa di Paser Belum Teraliri Listrik, PLN Sebut Program PLTS Dimulai 2027
BACA JUGA: 829 Pelaku Usaha di Paser Gunakan QRIS untuk Digitalisasi Pembayaran
Tak hanya itu, 7 desa diketahui belum memiliki aset lahan yang dapat digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak terkait telah mengajukan permohonan dukungan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara, termasuk enam perusahaan PTPN dan satu PLN. Namun hingga kini, proses perizinan masih menunggu persetujuan.
Di sisi lain, koordinasi juga terus dilakukan terkait 6 lahan milik adat dan masyarakat yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pembangunan KDKMP.
Pendekatan persuasif dan dialog menjadi kunci agar proses ini dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik.
"Tantangan teknis lainnya juga muncul pada 12 titik yang memerlukan pekerjaan tambahan berupa pemangkasan dan penimbunan tanah agar lahan menjadi rata dan layak dibangun," pungkasnya.