SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Setelah polemik mobil dinas gubernur ramai diperbincangkan, kini pengadaan kendaraan operasional DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) turut menjadi perhatian publik.
Anggaran mobil dinas parlemen daerah pun ikut dipertanyakan karena nilainya disebut berada di kisaran Rp6,8 miliar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar), awalnya tidak menyebutkan angka tersebut secara eksplisit.
Namun, saat ditanya wartawan mengenai kisaran nilai anggaran dan disinggung apakah setara kendaraan jenis Pajero, ia membenarkan bahwa angkanya berada di kisaran Rp6,8 miliar.
BACA JUGA: Heboh Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar, KPK : Pengadaan Rawan Mark-Up dan Penyimpangan
Berdasarkan rekap data pada laman SPSE Inaproc, paket dengan Kode RUP 63109661 tercantum sebagai "Pengadaan Alat Angkutan Darat Operasional atau Lapangan".
Diketahui, paket itu berada di bawah Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2026.
Lokasi pekerjaan tercatat di Jalan Teuku Umar No. 1, Samarinda, dengan volume satu paket dan spesifikasi kendaraan dinas.
Adapun sumber dananya berasal dari APBD 2026 Provinsi Kalimantan Timur dengan total pagu sebesar Rp6.804.951.760.
BACA JUGA: DPRD Kaltim Kritik Rencana Pengadaan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar
Metode pemilihan tercantum melalui e-purchasing, dengan masa pemanfaatan Januari hingga Desember 2026.
Meski begitu, Hamas menekankan bahwa pengadaan kendaraan dinas bukanlah keputusan sepihak. Ia menegaskan seluruh proses dilakukan melalui mekanisme pembahasan resmi dan berjenjang di DPRD.
Menurut dia, rencana anggaran kendaraan masuk dalam kategori belanja sarana dan prasarana. Karena itu, pembahasannya dilakukan secara bertahap.
"Kalau rencana anggaran di DPR itu kan masuk sarana dan prasarana. Itu pasti dibahas dan ditelaah dengan ketat," ujarnya belum lama ini.
BACA JUGA: Anggaran Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar jadi Perdebatan, DPRD Klaim Sudah Sesuai Aturan