Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa mahasiswa yang sudah menerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun pihak swasta tidak lagi masuk dalam perhitungan penerima GratisPol.
“Itu sudah tidak dihitung. Yang dihitung yang tidak dapat saja. Ini adalah bagian daripada pemerataan agar semua mahasiswa Kalimantan Timur menerima kesempatan yang sama,” tegasnya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, merupakan langkah konkret untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan distribusi anggaran tepat sasaran.
Program GratisPol sendiri diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di daerah, khususnya bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
BACA JUGA:Sejarah Baru! Ketua RT di Tanah Grogot Dipilih Serentak, 156 Kandidat Rebut 55 Kursi