DPRD Balikpapan Hitung Ulang Kemampuan APBD

Menyebarnya virus corona menyebabkan perekonomian daerah terpukul. Pemkot Balikpapan pun terpaksa mengambil kebijakan pembatasan sosial yang juga memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. (Ilustrasi/Dok) -- Balikpapan, Disway Kaltim – Sepekan lebih pembatasan sosial diterapkan. Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan telah menggelar rapat soal persiapan karantina wilayah. Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, saat ini Kota Minyak telah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial. Ini ditetapkan sebelum ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kami juga telah membuat skenario apabila Presiden Joko Widodo menetapkan karantina wilayah atau isolasi (lockdown),” jelasnya, Senin (6/4). Ia tengah mendata masyarakat tidak mampu dan pekerja informal yang terdampak. Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) masih menghitung konsekuensi logis yang mampu ditampung APBD Balikpapan. “Sumber anggaran akan defisit akibat corona. PAD akan turun. Gambarannya masih kami rancang,” ujar politikus Golkar ini. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan, berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah berwenang menyisir ulang penggunaan APBD dan dialihkan menangani corona. “Tapi harus sesuai anjuran presiden. Ada tiga kepentingan. Pertama berkaitan dengan kesehatan, kedua untuk masyarakat yang terdampak, dan ketiga relaksasi pungutan,” beber Rizal. Sedangkan pendataan bagi pekerja terdampak, disebutkannya masih dalam tahap rekap. “Sebentar lagi diketahui berapa pekerja yang terdampak PHK dan dirumahkan tanpa diberikan upah,” pungkasnya. (fey/hdd)