BERAU, NOMORSATUKALTIM – Rencana pengadaan bus angkutan pelajar di Berau batal terealisasi karena tidak ada kepastian anggaran.
Kepala Bidang Angkutan Darat dan Laut Dishub Berau, Hendra Syaifuddin, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran membuat alokasi dana untuk program tersebut belum dapat dipastikan.
Hingga saat ini, pihaknya juga belum melihat kepastian anggaran pengadaan bus angkutan pelajar tercantum dalam DPA (Daftar pengunaan anggaran).
“Bus sekolah ini karena efisiensi anggaran kami harapkan memang dari keuangan daerah bisa mempersiapkan melalui DPA."
BACA JUGA:Pemkab Berau Prioritaskan Pengembangan Wisata Berbasis Kampung
"Tapi kami belum melihat apakah di DPA itu ada atau tidak. Mudah-mudahan harapan kita ada,” ujar Hendra kepada Nomorsatukaltim, Senin 12 Januari 2026.
Jika anggaran daerah tidak memadai, Dishub Berau menyiapkan skema alternatif dengan menggandeng perusahaan-perusahaan di masing-masing kecamatan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Mungkin nanti kami koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah yang memang peruntukannya bisa untuk bus sekolah. Mengingat kita ini ada 13 kecamatan, perusahaan di tiap kecamatan bisa dilibatkan,” katanya.
Hendra menuturkan, pemerintah daerah menargetkan setiap kecamatan memiliki bus sekolah untuk melayani pelajar mulai jenjang SD hingga SMA, bahkan mahasiswa di wilayah Tanjung Redeb.
Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus dan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Harapan kita memang setiap kecamatan punya bus sekolah. Tapi kalau di DPA tidak memadai, kita sasar dulu yang terdekat. Setelah itu, ke depannya kita dorong lewat CSR perusahaan-perusahaan yang ada di kecamatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema CSR dinilai realistis mengingat banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau.
Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat berkontribusi menyediakan armada bus sekolah, seperti yang sudah berjalan di Kecamatan Biatan.
“Seperti di Biatan, sudah ada bus sekolah dari CSR perusahaan. Model seperti ini yang kami harapkan bisa ditiru di kecamatan lain, kalau memang APBD tidak mampu meng-cover seluruh kebutuhan,” ujarnya.