BACA JUGA: RAPBD Kaltim 2026 Ditetapkan Rp15,15 Triliun, Berikut ini Postur Anggarannya
Ia juga mengingatkan bahwa perbaikan serapan anggaran bukan sekadar mengejar angka persentase, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Yang kita kejar bukan hanya serapan, tapi manfaatnya. Anggaran harus terserap tepat waktu dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Rudy menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program akan terus diperkuat.
Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir tahun, tetapi secara berkala sepanjang tahun anggaran berjalan.
BACA JUGA: Tunggu Audit BPK, SiLPA Rp900 Miliar Belum Masuk dalam Komponen APBD Kaltim 2026
Menurutnya, dengan monitoring rutin, setiap kendala dapat segera diketahui dan diperbaiki tanpa harus menunggu akhir tahun.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan. "Kita ingin pelaksanaan program berjalan tertib, tepat waktu, dan akuntabel," kata Rudy.
Melalui strategi percepatan lelang dan perencanaan yang lebih matang, Pemprov Kaltim berharap serapan anggaran ke depan dapat meningkat dan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan lebih optimal.
"Kita ingin pelaksanaan program berjalan tertib, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.