Pembatasan Orang, Bukan Barang

Profesor Eny Rochaida. (ist) Samarinda, DiswayKaltim.com - BEBERAPA daerah di Kaltim bersiap akan melakukan karantina wilayah. Langkah ini, dianggap efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, dari sisi ekonomi, menurut Profesor Eny Rochaida, langkah ini dinilai kurang tepat. "Karantina wilayah ini pilihan sulit. Karena jika tertutup sama sekali akan mengorbankan ekonomi. Lalu lintas antar wilayah akan dibatasi," katanya kepada Disway Kaltim, Minggu (29/3). Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul) ini menyebut, Kaltim hanya perlu melakukan beberapa treatment khusus. Tanpa perlu karantina wilayah. Seperti pengawasan orang keluar masuk. Menyediakan disinfektan dan hand sanitizer di lokasi fasilitas umum. Apalagi menurutnya, orang yang keluar masuk Kaltim adalah orang daerah yang tidak berasal dari luar negeri. Sehingga kecil kemungkinan untuk penularan COVID-19. Jika karantina wilayah tetap dilakukan, Eny khawatir akan mempengaruhi alur keluar masuk barang. Yang menyebakan penurunan pasokan barang logistik. Apalagi disebutnya, mayoritas kebutuhan Kaltim didatangkan dari daerah lain. "Karantina wilayah bukan pilihan tepat. Kalau orangnya boleh, tapi arus barang harus tetap masuk," tambahnya. Karena dalam kondisi sekarang ketersedian barang terutama kebutuhan bahan pangan, harus tersedia cukup dengan harga yang stabil. "Itu dulu yang diprioritaskan. Bagaimana masyarakat tidak kekurangan bahan pangan," sambungnya. Eny juga menyebut, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah langkah serius dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi pelaku usaha sektor riil yang terdampak akibat imbauan social distancing. Seperti pelaku UMKM dan buruh harian. "Mereka yang bekerja harian, dampaknya luar biasa. Berbeda dengan pegawai yang mendapat gaji bulanan. Kerja dari rumah tetap digaji," sebutnya. Langkah riil yang bisa dilakukan pemerintah menurut Eny salah satunya dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Namun, pemilihan penerima BLT juga harus dilakukan secara selektif. Data harus akurat agar pemberian BLT tepat sasaran. Kedua, tambah Eny, pemerintah juga harus melakukan operasi pasar. Dengan mengadakan pasar murah. Agar masyarkat bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan harga yang terjangkau. Apalagi menjelang Ramadan. Dalam kondisi normal saja, harga barang bisa naik menjelang Ramadan. Apalagi dengan kondisi sekarang. "Kalau pemerintah tidak antisipasi kondisi ini. Maka akan bertambah berat penderitaan masyarakat," sebut Eny. Sementara untuk prediksi pertumbuhan ekonomi Kaltim, Eny menyebut wajar jika mengalami penurunan. Namun yang perlu diprioritaskan pemerintah sekarang adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat. Eny pun menganjurkan alokasi APBD Kaltim saat ini, harus difokuskan pada kebutuhan pangan dan kesehatan. Terutama kebutuhan alat kesehatan bagi tenaga medis di rumah sakit sebagai garda terdepan melawan wabah COVID-19. "Berbicara ekonomi itu berbicara skala prioritas. Karena anggaran kita terbatas. Maka harus diprioritaskan, kemana dana kita akan digelontorkan," terangnya. Jika keadaan sudah pulih baru kemudian berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Eny pun optimistis, ekonomi Kaltim akan tetap tumbuh meski tidak signifikan. (krv/eny/dah)