Kelompok tani menilai mandeknya penyelesaian selama lebih dari satu dekade menunjukkan adanya stagnasi dalam administrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, mereka mengusulkan penggunaan diskresi oleh kepala daerah. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur diskresi. Ketika aturan tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan dan terjadi stagnasi, diskresi bisa digunakan,” tambahnya.
Ia menegaskan, permintaan diskresi bukan untuk melanggar hukum, melainkan untuk menghadirkan keadilan.
BACA JUGA: Inflasi Kaltim Masih Terkendali, Pemprov Perketat Pengawasan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru
Kelompok tani berharap DPRD Kutai Timur dapat menjadi jembatan dalam mendorong penyelesaian yang adil dan manusiawi.
“Diskresi itu justru diatur oleh undang-undang, bukan kehendak sepihak. Kami datang ke DPRD karena percaya lembaga ini bisa memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil,” lanjutnya.
Menurutnya, penyelesaian yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak segera ditangani.
Ia juga menegaskan bahwa kelompok tani tetap menghormati aturan dan tidak ingin pemerintah daerah terseret persoalan hukum.