“Kalau kondisinya seperti ini, seharusnya penyelesaian bisa tepat waktu. Namun, akhirnya harus mundur karena menunggu anggaran berikutnya,” ujarnya.
Menurut Rohim, pembengkakan anggaran pada Teras Samarinda bukanlah kasus tunggal.
Pola serupa, kata dia, juga terjadi pada sejumlah proyek besar lain di Kota Samarinda, seperti pembangunan terowongan, revitalisasi Pasar Pagi, hingga pengembangan Teras Samarinda pada tahap sebelumnya.
“Situasinya berulang. Terowongan mengalami penambahan biaya, Pasar Pagi juga demikian, dan sekarang Teras Samarinda kembali mengalami hal serupa."
BACA JUGA:Warga Sempaja Selatan Protes, Pematangan Lahan RS Korpri Dituding jadi Penyebab Banjir
"Mengapa konsultan perencananya tidak mampu mengantisipasi hal-hal yang seharusnya bisa diperhitungkan sejak awal” ujarnya.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, Komisi III DPRD Samarinda berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda guna meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi.
Selain itu, DPRD juga mendorong PUPR agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja konsultan perencana yang terlibat dalam proyek-proyek strategis daerah.
“Kami meminta PUPR benar-benar menyeleksi konsultan yang kompeten. Persoalan seperti ini tidak boleh terus berulang karena berdampak pada kredibilitas PUPR,” pungkas Rohim.