SAFAR TURUN GUNUNG

PDIP Kaltim menyiapkan langkah alternatif. Khusus Pilwali di Balikpapan. Safaruddin, ketua DPD PDIP Kaltim, dikabarkan siap maju Pilwali Balikpapan. Jika Rahmad Mas’ud tak berpasangan dengan kader PDIP.    PERNYATAAN Rahmad Mas’ud yang katanya sudah mendapat mandat dari DPP Golkar sebagai bakal calon wali kota yang akan diusung, mendapat reaksi dari Safaruddin. Bukan karena itu. Tapi, karena pernyataan ini: “Saat ini saya dapat penugasan untuk menjadi wali kota dan mencari pendamping,” ujar Rahmad Mas’ud kepada Disway Kaltim, Senin (16/3). Sehari setelah Musda x Golkar Kaltim di Samarinda. Statement tersebut seolah mengabaikan rekomedasi yang sudah diumumkan DPP PDIP yang akan mengusung Rahmad dan Thohari Aziz, wakil ketua DPRD Balikpapan sebagai pasangan calon. Sebelum musda itu. Sebelum adiknya, Rudy Mas’ud terpilih sebagai Ketua DPD I Golkar Kaltim. Rahmad dan keluarganya seolah irit bicara. Baik terkait rekomendasi PDIP maupun tentang rekomendasi Partai Golkar. Partai berlambang kepala banteng itu memang sudah mengumumkan rekomendasi duluan. Pada 19 Februari lalu. Isinya Rahmad sebagai Balikpapan 1 dan Thohari Balikpapan 2. Secara resmi. Di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara ketika itu, Golkar masih belum mengeluarkan pernyataan resmi. Bahkan Golkar Balikpapan baru membuka penjaringan bakal calon pada 17 Februari. Dan pada 25 Februari baru melakukan seleksi bacalon. Ada proses panjang hingga Musda X Golkar untuk memutuskan rekomendasi terhadap Rahmad. Informasi yang diterima dari beberapa sumber Disway Kaltim, saat itu Rahmad masih khawatir, jika dirinya tak mendapat mandat dari DPP Golkar. Dan masih berhitung siapa kemungkinan yang akan menjadi ketua DPD I Golkar Kaltim. Karena informasi saat itu, Isran Noor juga punya keinginan kuat untuk menjadi Golkar Kaltim 1. Bisa saja akan mengubah peta politik. Termasuk di Balikpapan. Kekhawatiran tersebut akhirnya terbantahkan. Setelah Rudy Mas’ud memenangkan tampu kepemimpinan Golkar secara aklamasi. Tapi, apakah kemudian Rahmad juga akan menegasikan rekomendasi dari PDIP? Sebagai partai besar dan pemenang pemilu di Balikpapan. Yang bisa mengusung sendiri bacalon wali kota dan wakilnya. Tentu bisa saja itu terjadi. BISA BERUBAH Ketua DPD PDIP Kaltim Irjen Pol (Purn) Safaruddin pun akhirnya menyampaikan sinyal yang sama. Bisa saja berubah. Pada Pilkada Balikpapan, 23 September 2020 nanti. Dari rekomendasi awal Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz. "Kita lihat perkembangannya. Karena kan belum mendaftar ke KPU juga. Itu bisa saja berubah. Yang namanya politik kan bisa saja terjadi perubahan," kata Safaruddin kepada Disway Kaltim, Jumat (20/3). Hingga saat ini, lanjut mantan Kapolda Kaltim itu, surat resmi dari DPP PDIP yang menegaskan Rahmad Mas'ud-Thohari Aziz diusung partainya itu, belum ada. Artinya, apa yang disampaikan DPP PDIP masih sebatas pengumuman. Dan nama yang direkomendasikan bisa berubah. "Biasa saja dalam politik," imbuhnya. Hubungan PDIP dan Golkar di tataran daerah hingga pusat, kata dia, diklaim tengah baik-baik saja. Namun berkaitan apakah dua partai itu akan berkoalisi di Pilkada Balikpapan, Safaruddin belum memberi jaminan. "Komunikasi bagus. Kita lihat saja, kalau komitmen (berkoalisi) kan setelah mendaftar ke KPU, baru kita komitmen. Bisa saja bercerai sebelum mendaftar ke KPU. Semuanya bisa terjadi," katanya. Namun Safar masih mau membuka ruang negosiasi. Misalnya jika DPP Golkar tidak menyetujui nama Thohari Aziz mendampingi Rahmad. Asalkan Golkar dan PDIP masih bisa tetap berkoalisi. Dan bacalon wakilnya dari kader internal PDIP. "Tidak harus dengan Pak Thohari. Bisa saja dengan kader PDIP yang lain. Ada banyak kader-kader PDIP di Balikpapan," bebernya. Namun bila koalisi Golkar-PDIP tak terjadi, tegas anggota Komisi III DPR RI ini, kemungkinan besar dirinya yang akan turun langsung bertarung di Pilkada Balikpapan. Alias mendaftar, maju sebagai salah satu calon. "Alternatifnya, ya saya. Saya bisa maju. Kalau dia (Rahmad) enggak mau (berpasangan), ya saya maju sendiri cari wakil. Kita (PDIP) berhadapan dengan Golkar. Kemungkinan saya turun langsung. Tinggal bagaimana petunjuk DPP PDIP untuk bisa berhadapan dengan RM (Rahmad Mas'ud). PDIP siap pasang bendera, gelar pasukan," tuturnya. Sementara itu, Thohari Aziz yang namanya diumumkan berpasangan dengan Rahmad oleh PDIP untuk Pilkada Balikpapan juga bersuara. Sebagai kader partai, dirinya siap dengan segala keputusan partai. Berkaitan dengan rekomendasi Partai Golkar, bila tak memilihnya untuk dipasangkan dengan RM, menurut Thohari, itu merupakan kewenangan Golkar. "Saya ini kader partai yang ditugaskan. Sifatnya saya penugasan dari partai. Saya menghormati keputusan partai. Berkaitan dengan rekomendasi Partai Golkar, saya menghomarti apa yang jadi keputusan Partai Golkar. Saya menghormati Pak RM untuk ambil keputusan. Berkaitan dengan internal Golkar, saya tidak bisa memberikan komentar. Kita serahkan kepada internal Golkar," jelasnya. Sebagai kader partai, ditegaskan wakil ketua DPRD Balikpapan itu, dirinya tunduk pada keputusan partai. Juga pada ketua DPD PDIP Kaltim. "Kalau di Kaltim, kita patuh pada ketua DPD, Pak Safaruddin. Jadi apa yang dipilih Safaruddin itu keputusan partai. Karena beliau perpanjangan tangan dari DPP PDIP di daerah. Sehingga saya patuh," ungkapnya. TAK TERIKAT Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud menegaskan dukungan atau rekomendasi partainya untuk Pilkada Balikpapan diberikan ke Rahmad Mas'ud. "Kami prioritaskan kader Golkar. Apalagi Pak RM ketua DPD Golkar tingkat II (Balikpapan). Apalagi kan beliau juga sebagai wakil wali kota," kata Rudy kepada Disway Kaltim, Jumat (20/3). Namun demikian, bukan hanya karena Rahmad sebagai ketua DPD Golkar Balikpapan dan wakil wali kota, pertimbangan utamanya adalah hasil survei. Menurut Rudy, survei Rahmad masih tinggi elektabilitasnya. "Berdasarkan hasil survei. Banyak orang sudah tahu bagaimana hasil survei Pak Rahmad. Bisa dicek sendiri. Kemudian bicara jaringan dan prestasi. Soal rekomendasi, kalau itu sudah pasti ke Pak Rahmad. Karena Golkar mau menang," jelas anggota Komisi VII DPR RI itu. Rudy juga berkomentar soal pasangan Rahmad-Thohari Aziz, yang diumumkan PDIP beberapa waktu lalu. Di mata Rudy, Thohari merupakan salah satu yang pantas mendampingi saudaranya itu. Baik dari segi pengalaman politik dan jabatan Thohari sebagai wakil ketua DPRD Balikpapan saat ini. "Pak Thohari bagus. Beliau ketua DPC (PDIP Balikpapan). Kemudian wakil ketua DPRD. Pastinya punya basis yang bagus," ujarnya. Namun meski demikian, sikap atau keputusan Golkar untuk memilih pendamping Rahmad di Pilkada Balikpapan, berdasarkan hasil survei. Memang, kata Rudy, nama Thohari masuk dalam radar survei tim internal Rahmad yang hasilnya bagus. "Yang akan direkomendasikan Golkar, itu melihat hasil survei. Survei internal Pak RM (Rahmad Mas'ud), Pak Thohari adalah salah satu calon yang bagus. Masuk dalam radar itu. Tapi Golkar tidak terikat dengan pengumuman DPP PDIP. Golkar memilih sesuai hasil survei," tuturnya. (*) Surat dari DPP Golkar DEWAN Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar mengeluarkan surat terkait pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim). Surat tersebut terdapat tiga kategori. Yakni surat penetapan sementara, surat tugas tugas sementara dan surat undangan. Ketua Partai Golkar Kaltim Rudy Mas'ud, ketika dikonfirmasi membenarkan surat yang dikeluarkan Golkar Pusat tersebut. Ia menjelasakan maksud ketiga surat tersebut merupakan tahap membangun komunikasi politik menuju Pilkada serentak, nantinya. "Pertama surat penetapan sementara. Ini diberikan kepada orang yang berpotensi dicalonkan," kata Ketua Partai Golkar Kaltim Rudy Mas'ud, saat dihubungi via telepon, Minggu (22/3). Kategori kedua adalah surat tugas. Ini diberikan kepada orang, kader Partai Golkar Kaltim, untuk menjalin komunikasi dengan parpol lain atau mencari pasangan baru. Ketiga, surat undangan. Diberikan karena masih diperlukan survei. Diberikan kepada orang yang dianggap berpotensi. Sebab, kata dia, DPP Partai Golkar akan mengacu hasil survei untuk menentukan siapa yang bakal diusung. Lembaga survei tersebut dipilih atau ditentukan olah DPP Golkar. "Sebulan ke depan survei akan berjalan.  Maka surat rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat ditentukan oleh hal tersebut. Baik secara kuantitatif yang dipadupadankan dengan penilaian secara kualitatif oleh DPP Partai Golkar," jelasnya. Diketahui, surat tersebut diberikan kepada masing-masing pihak pada Sabtu siang (21/03) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Selengkapnya lihat grafis. Pewarta: Ariyansah, Arman Phami Editor : Devi Alamsyah