“Kami tidak ingin antrean panjang di setiap SPBU terus terjadi dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Pemerintah harus berhitung langkah apa yang bisa menekan kemacetan itu,” tegasnya.
BACA JUGA: Peresmian Pasar Pagi Tunggu Finalisasi Sistem Digital, Andi Harun Punya Alasan
BACA JUGA: Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemkot Samarinda Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman
Terkait pembangunan SPBU ASN yang dilakukan saat pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, Deny menyatakan perlunya pertimbangan lebih mendalam.
Ia mengingatkan bahwa APBD 2026 telah menekankan prioritas pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
“Kalau belum urgensi sekali, ya mungkin belum perlu dijalankan. Kami ingin memastikan kegiatan yang dilaksanakan itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat Samarinda,” ujarnya.
Deny menegaskan bahwa bila pun SPBU ASN tetap dibangun, seluruh aspek regulasi, inovasi, sasaran, dan dampaknya harus jelas sejak awal.
BACA JUGA: Bahaya Mengintai di Balik Deretan Truk Antre BBM di Bontang
BACA JUGA: Kurangi Ketergantungan BBM, Kutim Berencana Hidupkan Kembali Tradisi Perahu Layar
Ia tidak ingin kebijakan tersebut nantinya hanya menguntungkan sebagian pihak, sementara kebutuhan masyarakat umum terabaikan.
“Kita ingin pastikan wacana SPBU ASN ini tidak terkesan hanya untuk kepentingan ASN saja. Semua harus dipikirkan matang, dari regulasinya sampai manfaatnya bagi masyarakat,” pungkasnya.